Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!

Kompas.com - 01/11/2012, 08:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meyakini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan akan membeberkan oknum Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut memeras BUMN. Menurut Kalla, Dahlan adalah sosok yang terbuka. Ia pun yakin Dahlan akan menjelaskan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait inefisiensi yang terjadi di PLN selama masa kepemimpinannya.

"Pak Dahlan orangnya terbuka. Saya yakin tentu Pak Dahlan akan menjelaskan itu (inefisiensi PLN). Kedua, DPR meminta terbuka soal pemerasan. Nah, itu pasti Pak Dahlan akan terbuka, tunggu saja!" ujar Kalla seusai melepas 50 pengajar muda "Indonesia Mengajar", di kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012).

Menurut Kalla, siapa pun yang terbukti melakukan pemerasan harus diproses hukum. Kalla melihat praktik pemerasan atau tindakan korupsi di lingkungan pejabat negara bukan hal yang baru. Buktinya, kata dia, sudah banyak oknum pemerintah yang menjadi tersangka kasus-kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berapa banyak gubernur yang kena. Menteri pun ada yang kena, anggota DPR puluhan yang kena. Berarti itu bukan hal yang baru sebenarnya," papar Kalla.

Tak hanya Dahlan, siapa pun diminta melaporkan jika mengetahui praktik korupsi dan memiliki bukti. Dahlan diminta segera melaporkan ke KPK perihal informasi adanya permintaan jatah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN.

Seperti diketahui, pernyataan Dahlan menuai reaksi dari politisi DPR. Mereka mendesak Dahlan untuk menyebut siapa anggota Dewan yang dimaksud agar tudingan tidak digeneralisasi. Dahlan pun mengaku siap mengungkap jika didesak DPR.

"Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, ya, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Nasional
    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Nasional
    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

    Nasional
    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    Nasional
    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Nasional
    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Nasional
    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    Nasional
    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Nasional
    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Nasional
    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

    PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

    Nasional
    Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

    Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com