Kompas.com - 01/11/2012, 08:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meyakini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan akan membeberkan oknum Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut memeras BUMN. Menurut Kalla, Dahlan adalah sosok yang terbuka. Ia pun yakin Dahlan akan menjelaskan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait inefisiensi yang terjadi di PLN selama masa kepemimpinannya.

"Pak Dahlan orangnya terbuka. Saya yakin tentu Pak Dahlan akan menjelaskan itu (inefisiensi PLN). Kedua, DPR meminta terbuka soal pemerasan. Nah, itu pasti Pak Dahlan akan terbuka, tunggu saja!" ujar Kalla seusai melepas 50 pengajar muda "Indonesia Mengajar", di kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012).

Menurut Kalla, siapa pun yang terbukti melakukan pemerasan harus diproses hukum. Kalla melihat praktik pemerasan atau tindakan korupsi di lingkungan pejabat negara bukan hal yang baru. Buktinya, kata dia, sudah banyak oknum pemerintah yang menjadi tersangka kasus-kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berapa banyak gubernur yang kena. Menteri pun ada yang kena, anggota DPR puluhan yang kena. Berarti itu bukan hal yang baru sebenarnya," papar Kalla.

Tak hanya Dahlan, siapa pun diminta melaporkan jika mengetahui praktik korupsi dan memiliki bukti. Dahlan diminta segera melaporkan ke KPK perihal informasi adanya permintaan jatah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN.

Seperti diketahui, pernyataan Dahlan menuai reaksi dari politisi DPR. Mereka mendesak Dahlan untuk menyebut siapa anggota Dewan yang dimaksud agar tudingan tidak digeneralisasi. Dahlan pun mengaku siap mengungkap jika didesak DPR.

"Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, ya, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga:
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.