Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva Sundari: Segera Ungkap Nama Politisi Pemeras BUMN

Kompas.com - 01/11/2012, 07:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan didesak segera mengungkap nama-nama para politisi yang diduga memeras BUMN. Dahlan didesak mengungkap tanpa menunggu selesainya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, melalui surat elektronik, Kamis (1/11/2012), dari Mekkah, Arab Saudi.

Desakan itu disampaikan Eva menyikapi beredarnya informasi gelap yang menyebut inisial-inisial politisi yang meminta jatah kepada BUMN. Informasi yang mengatasnamakan Humas BUMN itu menyebut salah satu politisi dengan inisial EV dari F-PDIP.

Eva mengatakan, akibat informasi itu, dirinya kerepotan menjawab pertanyaan berbagai pihak yang disampaikan melalui BBM, Twitter, Facebook, dan SMS selama mengawasi jalannya ibadah haji di Mekkah. Mereka meminta ketegasan apakah EV itu adalah dirinya.

"Saya menolak tuduhan itu karena Komisi III tidak bermitra dengan BUMN. Saya pribadi merasa dirugikan. Bukan saja terganggu dalam menjalankan tugas kedewanan sehari-hari, tetapi keluarga juga menjadi tidak nyaman. Tujuan fitnah penyebar inisial-inisial guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi harus dilawan," kata Eva.

Eva mengatakan, Dahlan harus segera mengungkap karena permasalahan itu sudah menjadi bola liar dan menciptakan kegaduhan politik.

Eva juga mendesak Dahlan melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, jika benar, hal itu termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya meminta Dahlan melakukan dalam minggu ini mengingat tekanan konstituen dan struktur PDI-P Jawa Timur ke saya semakin keras. Saya berharap ke depan kejadian politisasi kasus pidana yang hanya berdampak sensasi tidak terulang kembali. Kita harus membangun suasana politik yang akuntabel, bermartabat, dan dewasa," pungkas politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Seperti diberitakan, Humas Kementerian BUMN membantah telah menyebarkan SMS daftar anggota DPR yang memeras BUMN. Dahlan mengaku siap mengungkap dalam forum resmi jika terus didesak. Terakhir kali, Dahlan menyebut oknum anggota DPR tak hanya memeras satu anak usaha BUMN, tetapi banyak BUMN.

"Pertemuan itu dilakukan satu oknum anggota DPR, tetapi mewakili teman-temannya. Sementara yang diperah itu merupakan perusahaan yang dapat penyertaan modal negara (PMN), ada beberapa," kata Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com