Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN Janji Obyektif Telaah Audit Hambalang

Kompas.com - 31/10/2012, 16:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat berjanji akan melakukan telaah secara obyektif terhadap laporan hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Kami akan obyektif. Kami akan telaah dengan benar," kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Sumarjati mengatakan, setelah menerima laporan BPK, pihaknya akan langsung melakukan telaah atau tidak menunggu masa sidang dimulai. Laporan BPK itu akan ditelaah oleh sembilan anggota BAKN dibantu 10 tenaga ahli.

Sumarjati menargetkan telaah akan rampung di masa reses. Hasil telaah diperkirakan akan diserahkan pada mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni Komisi X DPR pada 12 November 2012. Komisi X akan menindaklanjuti telaah itu. Jika disepakati bersama, hasil telaah juga akan diteruskan ke aparat penegak hukum.

"Sesuai UU MD3 (UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), apabila dalam 14 hari kerja Komisi tidak menindaklanjuti, BAKN dapat mengambil alih untuk ditindaklanjuti. Nanti kami akan kejar terus Komisi (X)," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Seperti diberitakan, BPK telah menyerahkan hasil audit itu kepada DPR. Hasil audit yang dimulai sejak Februari 2012 itu diserahkan oleh jajaran pimpinan BPK yang dipimpin Ketua BPK Hadi Purnomo. Hasil audit diterima oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dalam laporannya, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak dalam proyek Hambalang. Indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243 ,66 miliar.

Baca juga:
Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang
Audit Hambalang, Menpora Dianggap Melanggar
BPK: Indikasi Kerugian Hambalang Rp 243,6 Miliar
Nama Menpora "Menghilang" di Audit BPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com