Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang

6. Terkait permohonan kontrak tahun jamak

A. Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

B. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana PP 60/2008.

7. Terkait kontrak tahun jamak

Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaah secara berjenjang secara bersama-sama. Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

Pelanggaran itu antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran. Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

8. Terkait persetujuan RKA-KL 2011

Dirjen Anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104 /PMK.02/2010.

9. Terkait pelelangan

A. Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

B. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008.

C. Proses evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap penawaran calon rekanan tidak dilakukan oleh panitia pengadaan, tetapi diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Hal itu diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

D. Adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan kontruksi pembangunan Hambalang untuk memenangkan kerja sama operasi (KSO) berinisial AW.

10. Terkait pencarian anggaran 2010

Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) meskipun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal itu diduga melanggar PMK 134 /PMK. 06/2005 dan Perdirjen Pembendaharaan Per-66/PB/ 2005.

11. Terkait pelaksanaan perkerjaan konstruksi

KSO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamannya kepada perusahaan lain sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2002.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?