Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Nama Andi Mallarangeng di Audit Hambalang

Kompas.com - 31/10/2012, 15:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Dalam pemaparan hasil audit yang disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut BPK, Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK.02/2012.

"Menpora tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008," kata Hadi.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Tidak ada lagi indikasi pelanggaran yang dilakukan Andi dalam audit yang dimulai sejak 27 Februari 2012. Hadi tak dapat memastikan kapan audit investigasi tahap II akan rampung. Dia hanya menyebut akan bekerja secepatnya.

Seperti diberitakan, audit Hambalang sempat menjadi polemik setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menyebut ada pihak yang mengintervensi kerja BPK. Dalam laporan yang diterima Taufiequrachman, nama Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman Ruki, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang. Perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang, antara lain, PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Pernyataan Taufiequrachman langsung dibantah. Pihak BPK menyebut tidak ada intervensi dari siapa pun dan audit memang belum rampung.

Baca juga:
Tujuh Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
Ini Peranan Pihak yang Diduga Terlibat Proyek Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Nasional
    Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

    Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

    Nasional
    Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

    Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

    Nasional
    Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

    Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

    Nasional
    Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

    Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

    Nasional
    Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

    Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

    Nasional
    OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

    OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

    Nasional
    Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

    Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

    Nasional
    Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

    Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

    Nasional
    Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Nasional
    Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

    Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

    Nasional
    Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Nasional
    Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

    Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

    Nasional
    Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

    Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com