Kompas.com - 31/10/2012, 15:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Dalam pemaparan hasil audit yang disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut BPK, Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK.02/2012.

"Menpora tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008," kata Hadi.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Tidak ada lagi indikasi pelanggaran yang dilakukan Andi dalam audit yang dimulai sejak 27 Februari 2012. Hadi tak dapat memastikan kapan audit investigasi tahap II akan rampung. Dia hanya menyebut akan bekerja secepatnya.

Seperti diberitakan, audit Hambalang sempat menjadi polemik setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menyebut ada pihak yang mengintervensi kerja BPK. Dalam laporan yang diterima Taufiequrachman, nama Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman Ruki, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang. Perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang, antara lain, PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Pernyataan Taufiequrachman langsung dibantah. Pihak BPK menyebut tidak ada intervensi dari siapa pun dan audit memang belum rampung.

Baca juga:
Tujuh Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
Ini Peranan Pihak yang Diduga Terlibat Proyek Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

    Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

    Nasional
    Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

    Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

    Nasional
    Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

    Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

    Nasional
    PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

    PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

    Nasional
    Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

    Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

    Nasional
    LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

    LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

    Nasional
    Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

    Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

    Nasional
    Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

    Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

    Nasional
    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Nasional
    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    Nasional
    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Nasional
    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    Nasional
    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Nasional
    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Nasional
    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.