Kompas.com - 31/10/2012, 15:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Dalam pemaparan hasil audit yang disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut BPK, Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK.02/2012.

"Menpora tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008," kata Hadi.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Tidak ada lagi indikasi pelanggaran yang dilakukan Andi dalam audit yang dimulai sejak 27 Februari 2012. Hadi tak dapat memastikan kapan audit investigasi tahap II akan rampung. Dia hanya menyebut akan bekerja secepatnya.

Seperti diberitakan, audit Hambalang sempat menjadi polemik setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menyebut ada pihak yang mengintervensi kerja BPK. Dalam laporan yang diterima Taufiequrachman, nama Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman Ruki, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang. Perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang, antara lain, PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Pernyataan Taufiequrachman langsung dibantah. Pihak BPK menyebut tidak ada intervensi dari siapa pun dan audit memang belum rampung.

Baca juga:
Tujuh Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
Ini Peranan Pihak yang Diduga Terlibat Proyek Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

    Nasional
    Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

    Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

    [POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

    Nasional
    DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

    DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

    Nasional
    Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

    Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

    Nasional
    Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

    Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

    Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

    Nasional
    Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

    Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

    Nasional
    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.