Jika Meragukan, DPR Minta Audit Hambalang Diulang

Kompas.com - 31/10/2012, 14:18 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit investigasi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, jika hasil audit meragukan, DPR akan meminta audit ulang terhadap proyek yang diduga merugikan negara triliunan rupiah itu.

"Jika nanti kami memandang tidak cukup audit ini mengungkap secara terang benderang, kami bisa melakukan permintaan lagi untuk audit investigasi," ujar Priyo, Rabu (31/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Namun, Priyo enggan berspekulasi soal kemungkinan adanya nama-nama yang dihilangkan dalam hasil audit itu. Menurutnya, setelah hasil audit diserahkan ke Pimpinan DPR, Pimpinan BPK bisa langsung menjawab keraguan publik selama ini.

"Saya meyakini Pimpinan BPK akan dengan tangkas bisa menjelaskan duduk perkara mengenai keragu-raguan publik soal masalah ini. Saya sebagai Pimpinan DPR lebih baik mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BPK," kata politisi Partai Golkar ini.

Laporan audit BPK ini akan menjadi pedoman bagi Komisi X maupun Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Diberitakan sebelumnya, BPK baru merampungkan 85 persen hasil audit investigasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kendati belum rampung seluruhnya, hasil audit ini tetap diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Audit proyek Hambalang ini akan menjadi salah satu bukti yang akan membuka pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan proyek. Sebelumnya, Ruki mengatakan bahwa hasil audit telah diintervensi karena nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menghilang dari laporan tersebut. Pada draf tertanggal 1 Oktober 2012 yang bocor di kalangan wartawan, nama Andi dan Ketua Umum DPP Demokrat yang disebut-sebut terkait dalam kasus ini tidak ditemukan. Selain nama Andi dan Anas, nama sejumlah perusahaan kontraktor juga tidak tercantum dalam laporan. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua KPK itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Ketua BPK Hadi Purnomo membantah pernyataan Ruki. Ia mengatakan, tak ada intervensi dalam kerja BPK mengaudit proyek Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

    Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

    Nasional
    UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

    UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

    UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

    Nasional
    Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

    Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

    Nasional
    UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

    UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

    Nasional
    Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

    Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

    Nasional
    Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

    Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

    Nasional
    Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

    Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

    Nasional
    Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

    Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

    Nasional
    Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

    Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

    Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

    Nasional
    Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

    Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

    Nasional
    Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

    Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

    Nasional
    Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

    Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.