Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan

Kompas.com - 31/10/2012, 13:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Badan Kehormatan DPR menunggu bukti yang akan diajukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, terkait pernyataannya tentang oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah pada BUMN. Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dahlan pada pekan depan. Namun, jika Dahlan tidak memiliki bukti otentik, penelusuran kasus ini tidak bisa dilanjutkan.

"Seorang menteri harus punya data-data pastinya. Kalau tidak ada, tidak bisa ditindaklanjuti," ujar Prakosa, Rabu (31/10/2012), saat dihubungi wartawan.

Prakosa berharap agar Dahlan menyerahkan bukti-bukti otentik saat pemeriksaan dilakukan oleh BK. Bukti-bukti itu, lanjut Prakosa, akan digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memeras dan yang diperas. Jika Dahlan memiliki bukti kuat dan ternyata memiliki indikasi pidana, Prakosa menegaskan, pihaknya tak segan melaporkannya ke penegak hukum.

"Kalau ada bukti dan indikasinya ada pidana, pastinya kami akan bawa ke penegak hukum. Sementara anggota Dewan-nya akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya," ujar Prakosa.

Namun, jika Dahlan hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman direksi BUMN selama ini, BK akan menelusurinya ke pimpinan BUMN lain. "Kalau dia hanya bisa sampaikan apa yang dilihat dan didengar atau dirasakan BUMN-BUMN lain, berarti undang lagi orang-orang itu untuk mendapat kejelasan," papar Prakosa.

Ia berharap isu pemerasan terhadap BUMN ini tidak berujung tanpa solusi. "Kami tidak ingin pejabat publik hanya melemparkan suatu isu yang tidak jelas. Bapak Dahlan harus punya bukti otentik dalam rangka penegakan etika," ujarnya.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan yang meneruskan surat Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengirimkan pesan singkat kepada Dipo Alam berisi keluhan soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Baca juga:
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
KPK: Pak Dahlan, Laporlah ke KPK

Ikuti juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Nasional
    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Nasional
    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Nasional
    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Nasional
    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Nasional
    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Nasional
    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Nasional
    Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Nasional
    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Nasional
    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    Nasional
    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Nasional
    Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

    Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

    Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com