Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Nama Anas Tak Muncul di Laporan BPK?

Kompas.com - 31/10/2012, 12:30 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Dua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, akan muncul pada laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang proyek pusat pembinaan olahraga nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Demikian juga nama Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, sejumlah nama dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan BPN juga dinyatakan ikut bertanggung jawab.

Namun, ke mana nama Anas Urbaningrum yang sejak awal disebut-sebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terlibat juga dalam kasus Hambalang?

"Anas, kan, bukan pejabat negara. Jadi, namanya tak muncul. Kecuali dalam kaitan perusahaan yang ikut terlibat dalam kontrak pembangunannya," ujar sumber Kompas, Selasa (30/10/2012) malam, di Gedung BPK, Jakarta.

Ketua BPK Hadi Purnomo juga tak mau berkomentar soal tidak masuknya nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di dalam laporan hasil audit investigasi BPK.

Ditanya apakah nama Anas akan muncul di laporan yang menyinggung sejumlah perusahaan kontraktor yang turut dalam pembangunannya, Hadi hanya tersenyum. Namun, meskipun Hadi tak mau menjawab, bisa dirujuk temuan audit investigasi BPK soal adanya rekayasa dalam lelang proyek Hambalang.

"Ada rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan proyek Hambalang untuk memenangkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk yang dilakukan dengan cara menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara KSO Adhi/Wika dan rekanan lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi KSO PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun standar penilaian untuk mengevaluasi rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 262 miliar," jelas laporan itu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah menyatakan kepada Kompas beberapa waktu lalu bahwa Anas Urbaningrum pernah mendapat sebuah mobil mewah yang dibeli dari showroom di Pecenongan, Jakarta Pusat, dari PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

"KPK dapat bukti itu dari kuitansi pembelian yang ada di komputer Adhi Karya yang disita KPK," kata Samad waktu itu.

Nama-nama lain lebih jauh, laporan hasil audit investigasi BPK juga mengungkapkan nama-nama pejabat dan pegawai yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Hambalang.

Nama-nama lain yang dianggap bertanggung jawab di Kementerian Pemuda dan Olahraga:
1) Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam
2) Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pemegang Komitmen Deddy Kusdinar
3) Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora Wisler Manulang
4) anggota Panitia Pengadaan Kemenpora Jaelani
5) Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora Bambang Siswanto
6) Rio Wilarso selaku staf Biro Perencanaan Kemenpora.

Adapun nama-nama dari Kementerian Keuangan:
1) Mulia P Nasution selaku Sekretaris Jenderal Kemenkeu,
2) Dewi Puji Astuti Handayani selaku Direktur Anggaran II Kemenkeu,
3) Sudarto selaku Kepala Sub Direktorat II E Ditjen Anggaran Kemenkeu,
4) Rudi Hermawan Kepala Seksi II 4 Dirjen Anggaran Kemenkeu
5) Ahmad Malik Staf Seksi II E 4 Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum:
1)  Guratno Hartono selaku Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU
2)  Dedi Permadi selaku Pengelola Teknis Kementerian PU

Dari Badan Pertanahan Nasional:
1) Managam Manurung selaku Sekretaris Utama sekaligus Plt Deputi II BPN
2) Binsar Simbolon selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN
3) Erna Widyawati selaku Staf Pengelola Data Deputi II BPN
4) Luki Ambar Winarti selaku Kepala Bagian Persuratan BPN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com