BK DPR Segera Panggil Dahlan Iskan

Kompas.com - 31/10/2012, 11:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Badan Kehormatan (BK) DPR segera memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk meminta klarifikasi soal pengakuannya bahwa ada oknum-oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah kepada direksi BUMN. Pemanggilan akan segera dilakukan meskipun saat ini DPR dalam masa reses.

"Badan Kehormatan telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Pak Dahlan Iskan pada masa reses ini dalam rangka permintaan keterangan terkait pernyataan beliau mengenai 'kongkalikong pembahasan anggaran'," ujar Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa, Rabu (31/10/2012), dalam pesan singkat yang diterima wartawan.

Prakosa menjelaskan, waktu pemanggilan Dahlan Iskan akan dilakukan setelah anggota BK melakukan kunjungan kerja ke daerah. "Minggu ini para anggota BK kunjungan kerja ke daerah, jadi paling cepat minggu depan," katanya.

Prakosa menambahkan, pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan secara detail soal pernyataan Dahlan Iskan mengenai anggota DPR yang dikatakan memeras BUMN.

"Di dalamnya termasuk nanti kami tanya siapa yang diperas serta modus transaksi yang telah dilakukan oleh yang dituduh memeras dan yang disebut diperas. Ini akan kami ungkap," kata Prakosa.

Lebih lanjut, Prakosa mengaku, hingga kini BK belum mendapatkan laporan resmi adanya anggota DPR yang memeras BUMN. Namun, pemanggilan Dahlan adalah upaya aktif menelusuri lebih jauh apa yang diketahui Dahlan terkait anggota-anggota DPR nakal itu.

"Kami minta keterangan sebagaimana yang diungkapkan Pak Dahlan Iskan di media. Kalau BK diam saja juga salah, BK melakukan penyidikan harus punya laporan lengkap makanya BK proaktif panggil Dahlan Iskan. Selama ini laporan dia di media tidak lengkap," ujarnya.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengirimkan pesan singkat kepada Dipo Alam berisi keluhan soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Baca juga:
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
KPK: Pak Dahlan, Laporlah ke KPK

Ikuti juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X