Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Kompas.com - 31/10/2012, 08:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta tidak perlu ragu membuka seluruh nama oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut meminta jatah kepada BUMN. Bahkan, Dahlan didesak segera melaporkan permasalahan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjadi terang. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di parlemen, Teguh Juwarno, melalui pesan singkat, Rabu (31/10/2012).

Teguh mengatakan, F-PAN juga mendesak agar Dahlan melapor ke Badan Kehormatan DPR disertai bukti karena menyangkut kode etik DPR. Langkah itu harus dilakukan agar Dahlan jangan hanya menebar desas-desus yang merugikan DPR.

"Namun, jika nanti tidak terbukti (apa yang disampaikan) maka berpotensi untuk dilaporkan pencemaran nama baik," kata Teguh.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran bernomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN. Pasca-keluarnya surat edaran itu, Dahlan melapor ke Dipo ada anggota Dewan yang meminta jatah terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN.

Dahlan sendiri mengaku siap mengungkap jika didesak DPR. "Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tetapi, karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan.

Modus

Ia menyebutkan, ada 10 nama oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah ke BUMN. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/10/2012), Dahlan mengungkapkan, ada empat modus yang dilakukan oknum wakil rakyat, yaitu:

1. Meminta fasilitas
Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas kepada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu.

2. Meminta proyek
Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender.

3. Memasukkan pegawai di BUMN
Dahlan mengakui, masih ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk menekan direksi BUMN. Salah satunya dengan berupaya memasukkan sanak keluarganya untuk menjadi pegawai BUMN. Namun, Dahlan menjelaskan, praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola dan peraturan perekrutan sendiri.

4. Meminta uang "terima kasih"
Kendati tidak membantah adanya praktik kongkalikong dengan uang terima kasih ini, Dahlan mengaku belum pernah mengalaminya secara langsung. Namun, Dahlan menjelaskan, ada praktik kongkalikong antara oknum anggota Dewan dan direksi BUMN dengan cara memberikan uang miliaran rupiah kepada anggota DPR.

"Jika cara-cara itu tidak dipenuhi, bisa saja dipersulit. Kalau BUMN dapat dari negara, misalnya, nanti tidak cair. Mereka minta bagian, miliaran rupiahlah," kata Dahlan lagi.

Dalam sesi wawancara dengan KompasTV, Dahlan juga mengakui, praktik-praktik seperti ini hampir terjadi di seluruh BUMN. "Tidak mungkin di kementerian karena hanya mengelola anggaran Rp 100 miliar. Mereka pasti larinya ke BUMN. Hampir semua BUMN mengalami ini, hanya perbankan yang tidak karena mereka ketat, ada pengawasan dari kementerian sampai BI," ujar Dahlan.

Oknum-oknum yang meminta jatah, diakui Dahlan, juga beragam, mulai dari anggota komisi hingga unsur pimpinan fraksi. Namun, Dahlan belum bisa menyebutkan partai mana yang paling banyak meminta jatah.

Baca juga:
Golkar: Tidak Semua Anggota DPR Malaikat, Ada Setannya
KPK: Pak Dahlan, Laporlah ke KPK
DPR: Dahlan, Jangan Kebakaran Jenggot!
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"

Dan ikuti perkembangan beritanya di topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

    Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

    Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

    Nasional
    Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

    Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

    Nasional
    Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

    Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

    Nasional
    Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halal Bihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

    Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halal Bihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

    Nasional
    Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan KM 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Non Stop

    Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan KM 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Non Stop

    Nasional
    Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

    Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

    Nasional
    Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

    Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

    Nasional
    Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

    Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

    Nasional
    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

    "One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

    Nasional
    Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

    Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

    Nasional
    Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

    Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

    Nasional
    Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

    Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com