Kompas.com - 31/10/2012, 08:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta tidak perlu ragu membuka seluruh nama oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut meminta jatah kepada BUMN. Bahkan, Dahlan didesak segera melaporkan permasalahan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjadi terang. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di parlemen, Teguh Juwarno, melalui pesan singkat, Rabu (31/10/2012).

Teguh mengatakan, F-PAN juga mendesak agar Dahlan melapor ke Badan Kehormatan DPR disertai bukti karena menyangkut kode etik DPR. Langkah itu harus dilakukan agar Dahlan jangan hanya menebar desas-desus yang merugikan DPR.

"Namun, jika nanti tidak terbukti (apa yang disampaikan) maka berpotensi untuk dilaporkan pencemaran nama baik," kata Teguh.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran bernomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN. Pasca-keluarnya surat edaran itu, Dahlan melapor ke Dipo ada anggota Dewan yang meminta jatah terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN.

Dahlan sendiri mengaku siap mengungkap jika didesak DPR. "Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tetapi, karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan.

Modus

Ia menyebutkan, ada 10 nama oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah ke BUMN. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/10/2012), Dahlan mengungkapkan, ada empat modus yang dilakukan oknum wakil rakyat, yaitu:

1. Meminta fasilitas
Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas kepada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu.

2. Meminta proyek
Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender.

3. Memasukkan pegawai di BUMN
Dahlan mengakui, masih ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk menekan direksi BUMN. Salah satunya dengan berupaya memasukkan sanak keluarganya untuk menjadi pegawai BUMN. Namun, Dahlan menjelaskan, praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola dan peraturan perekrutan sendiri.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemindahan IKN Diklaim Jadi Momentum Reformasi Birokrasi Pusat

    Pemindahan IKN Diklaim Jadi Momentum Reformasi Birokrasi Pusat

    Nasional
    Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

    Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

    Nasional
    Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

    Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

    Nasional
    Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

    Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

    Nasional
    Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

    OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

    Nasional
    KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

    KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

    Nasional
    Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

    Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

    Nasional
    Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

    Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

    Nasional
    Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

    Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

    Nasional
    Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

    Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

    Nasional
    Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

    Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.