Kompas.com - 31/10/2012, 08:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta tidak perlu ragu membuka seluruh nama oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut meminta jatah kepada BUMN. Bahkan, Dahlan didesak segera melaporkan permasalahan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjadi terang. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di parlemen, Teguh Juwarno, melalui pesan singkat, Rabu (31/10/2012).

Teguh mengatakan, F-PAN juga mendesak agar Dahlan melapor ke Badan Kehormatan DPR disertai bukti karena menyangkut kode etik DPR. Langkah itu harus dilakukan agar Dahlan jangan hanya menebar desas-desus yang merugikan DPR.

"Namun, jika nanti tidak terbukti (apa yang disampaikan) maka berpotensi untuk dilaporkan pencemaran nama baik," kata Teguh.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran bernomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN. Pasca-keluarnya surat edaran itu, Dahlan melapor ke Dipo ada anggota Dewan yang meminta jatah terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN.

Dahlan sendiri mengaku siap mengungkap jika didesak DPR. "Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tetapi, karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan.

Modus

Ia menyebutkan, ada 10 nama oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah ke BUMN. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/10/2012), Dahlan mengungkapkan, ada empat modus yang dilakukan oknum wakil rakyat, yaitu:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Meminta fasilitas
Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas kepada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu.

2. Meminta proyek
Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender.

3. Memasukkan pegawai di BUMN
Dahlan mengakui, masih ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk menekan direksi BUMN. Salah satunya dengan berupaya memasukkan sanak keluarganya untuk menjadi pegawai BUMN. Namun, Dahlan menjelaskan, praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola dan peraturan perekrutan sendiri.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Nasional
    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Nasional
    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Nasional
    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Nasional
    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Nasional
    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Nasional
    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Nasional
    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Nasional
    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Nasional
    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Nasional
    Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

    Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

    Nasional
    GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

    GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.