Zona Integritas Dibangun untuk Cegah Korupsi - Kompas.com

Zona Integritas Dibangun untuk Cegah Korupsi

Kompas.com - 30/10/2012, 16:16 WIB

AMBON, KOMPAS.com — Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi akan diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia guna mencegah terjadinya korupsi. Penerapan zona integritas ini juga merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengemukakan hal itu di sela-sela acara pencanganan zona integritas di Provinsi Maluku, Selasa (30/10/2012), di Ambon. Acara dihadiri Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersama wali kota/bupati dari seluruh kota/kabupaten di Maluku. Pada akhir acara, seluruh kepala daerah menandatangani pakta sebagai tanda kesiapan menerapkan syarat-syarat yang diharuskan guna menciptakan Maluku bebas korupsi.

Menurut Azwar, dalam penerapan zona integritas, ada 20 hal yang harus dilakukan pemerintah daerah agar wilayahnya bisa disebut bebas korupsi, di antaranya laporan keuangan yang transparan, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, serta pengadaan barang dan jasa dengan cara e-procurement.

Zona integritas itu juga mengharuskan ada pendidikan antikorupsi bagi pegawai negeri sipil, promosi dan rekrutmen pegawai yang terbuka, serta pelayanan publik yang maksimal. Selain itu, whistleblower system harus pula diterapkan oleh pemerintah daerah. "Dengan penerapan sistem ini, siapa pun pegawai yang membuka praktik korupsi di tempatnya bekerja harus dilindungi oleh pemerintah," katanya.

Zona integritas sudah dicanangkan di sepuluh provinsi. Azwar menargetkan, tahun depan seluruh provinsi sudah menerapkan zona integritas itu untuk mencegah korupsi. "Ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sekarang terus diupayakan oleh pemerintah," tambahnya.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, penerapan zona integrasi di Maluku menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penyelenggaran pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. "Kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti penyajian laporan keuangan yang belum didasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang belum optimal serta lemahnya sistem pengendalian internal, harus dibenahi," tuturnya.

 


EditorNasru Alam Aziz
Komentar

Terkini Lainnya

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional
Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Internasional
Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Nasional
Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Regional
Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Internasional

Close Ads X