Kompas.com - 30/10/2012, 13:04 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menyatakan, pihaknya tetap akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan selama masa reses. Effendi pun meminta Dahlan untuk datang dan tidak "kebakaran jenggot" dengan pemanggilan itu.

"Kami, kan, sudah dua kali memanggil Dahlan, tetapi dia, kan, mangkir. Jadi, kami akan panggil secepat mungkin. Teman-teman meminta menggunakan masa reses ini," ujar Effendi, Selasa (30/10/2012), saat dihubungi wartawan.

Effendi menjelaskan, pemanggilan akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan inefisiensi yang terjadi di PLN selama masa kepemimpinan Dahlan Iskan.

"Hasil temuan BPK itu, kan, bukan hanya yang Rp 37,6 triliun di delapan pembangkit, tetapi ada juga banyak hal. Jadi, jangan juga Pak Dahlan kebakaran jenggot dan mengalihkan isu pemberian upeti," kata Effendi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, hasil audit BPK sifatnya hanya menguatkan apa yang sudah ditemukan Panja Sektor Hulu Listrik dalam kasus kebocoran di PLN. Dia menuturkan, Panja menemukan adanya kebocoran, praktik korupsi, pengadaan genset, hingga kesalahan tata kelola yang terjadi di PLN sehingga membuat negara merugi triliunan rupiah.

"Masa iya kerugian Rp 37,6 triliun dan kerugian di unit lainnya tidak ada yang bertanggung jawab. PLN harus kita selamatkan karena itu milik rakyat, kalau merugikan negara harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang nanti ditemukan unsur memenuhi korupsi, harus diteruskan ke penegakan hukum," kata Effendi.

Selain meminta klarifikasi dari Dahlan, Effendi mengungkapkan, Panja juga akan memanggil Kementerian ESDM, BP Migas, dan direksi lain PLN.

Baca juga:
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!
Jurus Dahlan Tolak "Jatah" untuk DPR
Dahlan: Ada 10 Oknum Anggota DPR yang Minta Jatah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Nasional
    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Nasional
    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Nasional
    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    Nasional
    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Nasional
    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.