Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Dahlan, Jangan Kebakaran Jenggot!

Kompas.com - 30/10/2012, 13:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menyatakan, pihaknya tetap akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan selama masa reses. Effendi pun meminta Dahlan untuk datang dan tidak "kebakaran jenggot" dengan pemanggilan itu.

"Kami, kan, sudah dua kali memanggil Dahlan, tetapi dia, kan, mangkir. Jadi, kami akan panggil secepat mungkin. Teman-teman meminta menggunakan masa reses ini," ujar Effendi, Selasa (30/10/2012), saat dihubungi wartawan.

Effendi menjelaskan, pemanggilan akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan inefisiensi yang terjadi di PLN selama masa kepemimpinan Dahlan Iskan.

"Hasil temuan BPK itu, kan, bukan hanya yang Rp 37,6 triliun di delapan pembangkit, tetapi ada juga banyak hal. Jadi, jangan juga Pak Dahlan kebakaran jenggot dan mengalihkan isu pemberian upeti," kata Effendi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, hasil audit BPK sifatnya hanya menguatkan apa yang sudah ditemukan Panja Sektor Hulu Listrik dalam kasus kebocoran di PLN. Dia menuturkan, Panja menemukan adanya kebocoran, praktik korupsi, pengadaan genset, hingga kesalahan tata kelola yang terjadi di PLN sehingga membuat negara merugi triliunan rupiah.

"Masa iya kerugian Rp 37,6 triliun dan kerugian di unit lainnya tidak ada yang bertanggung jawab. PLN harus kita selamatkan karena itu milik rakyat, kalau merugikan negara harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang nanti ditemukan unsur memenuhi korupsi, harus diteruskan ke penegakan hukum," kata Effendi.

Selain meminta klarifikasi dari Dahlan, Effendi mengungkapkan, Panja juga akan memanggil Kementerian ESDM, BP Migas, dan direksi lain PLN.

Baca juga:
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!
Jurus Dahlan Tolak "Jatah" untuk DPR
Dahlan: Ada 10 Oknum Anggota DPR yang Minta Jatah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com