Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Bantah Punya Agenda Politik 2014

Kompas.com - 30/10/2012, 12:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tak mempersoalkan segala tudingan yang dilayangkan DPR terhadap dirinya. Hubungan DPR dan Dahlan memang tengah "memanas" setelah mantan Direktur Utama PLN ini mengirimkan pesan singkat kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyatakan ada sejumlah oknum anggota Dewan yang meminta "jatah" pada BUMN. DPR pun meradang. Bahkan, Dahlan dinilai sengaja melempar "bola panas" untuk meraih simpati publik. Ia dituding tengah melakukan pencitraan dan punya agenda politik pada 2014.

"Saya tidak mengungkapkan itu. Coba telusuri lagi, awalnya siapa yang membuka. Saya buat laporan ke Presiden, Beliau bilang BUMN-BUMN jangan kongkalikong dengan DPR. Saya bilang ke beliau bahwa praktik-praktik itu masih terjadi. Saya buat laporan diserahkan ke Pak Dipo. Bahwa kemudian teman-teman media tahu, ya, saya tidak mengerti," ujar Dahlan, Senin (29/10/2012) petang, di studio KompasTV, Jakarta. 

Dahlan menyatakan, tak akan mempersoalkan jika disebut hanya melakukan pencitraan. Meskipun didesak banyak pihak, Dahlan menegaskan, dirinya tidak merasa terpojok.

"Enggak. Enggak sama sekali, buat apa merasa terpojok," katanya lagi.

Ia berharap, surat edaran yang dibuatnya dan diedarkan ke seluruh BUMN bisa menjadi senjata para direksi BUMN untuk menolak ajakan kongkalikong oknum anggota DPR. Surat edaran itu merujuk instruksi Presiden dan surat edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang mencegah praktik kongkalikong BUMN dengan DPR.

"Harapan saya sederhana supaya teman-teman BUMN menggunakan surat itu untuk menolak intervensi dan kongkalikong. Itu saja. Supaya teman-teman punya senjata," katanya. 

Dahlan juga mengungkapkan, ada sejumlah modus oknum anggota DPR dalam meminta "jatah" pada BUMN. Modus-modus itu, di antaranya, meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Pencitraan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo pun menilai Dahlan hanya melakukan pencitraan. "Mungkin juga dia melakukan pencitraan karena dia sudah punya agenda politik," ujar Tjahjo, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dahlan sebenarnya sudah dua kali dipanggil Komisi VII DPR bidang energi terkait dengan surat edarannya itu dan juga soal temuan BPK atas inefisiensi PLN yang diduga merugikan negara sampai Rp 36,7 triliun. Namun, Dahlan tidak memenuhi undangan itu dengan berbagai alasan. Melihat keengganan Dahlan bertemu dengan anggota Dewan, Tjahjo melihat hal tersebut sebagai salah satu upaya pencitraan. Hal itu tidak terlepas dari pengusungan nama Dahlan Iskan sebagai salah satu tokoh yang berpeluang sebagai calon presiden tahun 2014.

"Saya kira wajar kalau pembantu Presiden lakukan pencitraan karena dia tidak mau kalah dengan presidennya. PDI-P tidak akan terganggu, silakan mereka bermanuver," kata Tjahjo.

Sinis

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul melihat sikap sinis anggota Dewan kepada Dahlan Iskan tidak terlepas dari persaingan menghadapi Pemilu 2014.

"Semua ini, kan, dalam rangka persaingan. Maka, istilah dalam ekonomi, bersainglah dengan sempurna. Saya melihat kalau di fraksi, komisi, paripruna ini kelihatan. Pers saja bisa mengendus, apalagi kami," ujar Ruhut, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sosok Dahlan Iskan dalam beberapa survei masih menjadi calon presiden atau wakil presiden yang cukup populer. Oleh karena itu, Ruhut mencurigai partai-partai menengah di DPR berusaha memojokkan Dahlan untuk kepentingan pemilu. Partai-partai menengah itu, lanjut Ruhut, sengaja menjatuhkan Dahlan karena juga menargetkan posisi wakil presiden di 2014.

"Saya melihat kesinisan sahabat-sahabat parpol menengah akhir-akhir ini terhadap figur pembantu presiden ini seperti kalah sebelum berkembang. Mereka, kan, figur profesional dan diidolakan, sementara parpol menengah targetnya wapres juga, tetapi jadinya norak, memalukan," kata Ruhut.

Baca juga:
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
Kesinisan Parpol kepada Dahlan Iskan Terkait Pemilu 2014?
Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!
Marzuki Dukung Dahlan Sebut Peminta "Upeti"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com