Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Bantah Punya Agenda Politik 2014

Kompas.com - 30/10/2012, 12:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tak mempersoalkan segala tudingan yang dilayangkan DPR terhadap dirinya. Hubungan DPR dan Dahlan memang tengah "memanas" setelah mantan Direktur Utama PLN ini mengirimkan pesan singkat kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyatakan ada sejumlah oknum anggota Dewan yang meminta "jatah" pada BUMN. DPR pun meradang. Bahkan, Dahlan dinilai sengaja melempar "bola panas" untuk meraih simpati publik. Ia dituding tengah melakukan pencitraan dan punya agenda politik pada 2014.

"Saya tidak mengungkapkan itu. Coba telusuri lagi, awalnya siapa yang membuka. Saya buat laporan ke Presiden, Beliau bilang BUMN-BUMN jangan kongkalikong dengan DPR. Saya bilang ke beliau bahwa praktik-praktik itu masih terjadi. Saya buat laporan diserahkan ke Pak Dipo. Bahwa kemudian teman-teman media tahu, ya, saya tidak mengerti," ujar Dahlan, Senin (29/10/2012) petang, di studio KompasTV, Jakarta. 

Dahlan menyatakan, tak akan mempersoalkan jika disebut hanya melakukan pencitraan. Meskipun didesak banyak pihak, Dahlan menegaskan, dirinya tidak merasa terpojok.

"Enggak. Enggak sama sekali, buat apa merasa terpojok," katanya lagi.

Ia berharap, surat edaran yang dibuatnya dan diedarkan ke seluruh BUMN bisa menjadi senjata para direksi BUMN untuk menolak ajakan kongkalikong oknum anggota DPR. Surat edaran itu merujuk instruksi Presiden dan surat edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang mencegah praktik kongkalikong BUMN dengan DPR.

"Harapan saya sederhana supaya teman-teman BUMN menggunakan surat itu untuk menolak intervensi dan kongkalikong. Itu saja. Supaya teman-teman punya senjata," katanya. 

Dahlan juga mengungkapkan, ada sejumlah modus oknum anggota DPR dalam meminta "jatah" pada BUMN. Modus-modus itu, di antaranya, meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Pencitraan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo pun menilai Dahlan hanya melakukan pencitraan. "Mungkin juga dia melakukan pencitraan karena dia sudah punya agenda politik," ujar Tjahjo, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dahlan sebenarnya sudah dua kali dipanggil Komisi VII DPR bidang energi terkait dengan surat edarannya itu dan juga soal temuan BPK atas inefisiensi PLN yang diduga merugikan negara sampai Rp 36,7 triliun. Namun, Dahlan tidak memenuhi undangan itu dengan berbagai alasan. Melihat keengganan Dahlan bertemu dengan anggota Dewan, Tjahjo melihat hal tersebut sebagai salah satu upaya pencitraan. Hal itu tidak terlepas dari pengusungan nama Dahlan Iskan sebagai salah satu tokoh yang berpeluang sebagai calon presiden tahun 2014.

"Saya kira wajar kalau pembantu Presiden lakukan pencitraan karena dia tidak mau kalah dengan presidennya. PDI-P tidak akan terganggu, silakan mereka bermanuver," kata Tjahjo.

Sinis

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul melihat sikap sinis anggota Dewan kepada Dahlan Iskan tidak terlepas dari persaingan menghadapi Pemilu 2014.

"Semua ini, kan, dalam rangka persaingan. Maka, istilah dalam ekonomi, bersainglah dengan sempurna. Saya melihat kalau di fraksi, komisi, paripruna ini kelihatan. Pers saja bisa mengendus, apalagi kami," ujar Ruhut, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sosok Dahlan Iskan dalam beberapa survei masih menjadi calon presiden atau wakil presiden yang cukup populer. Oleh karena itu, Ruhut mencurigai partai-partai menengah di DPR berusaha memojokkan Dahlan untuk kepentingan pemilu. Partai-partai menengah itu, lanjut Ruhut, sengaja menjatuhkan Dahlan karena juga menargetkan posisi wakil presiden di 2014.

"Saya melihat kesinisan sahabat-sahabat parpol menengah akhir-akhir ini terhadap figur pembantu presiden ini seperti kalah sebelum berkembang. Mereka, kan, figur profesional dan diidolakan, sementara parpol menengah targetnya wapres juga, tetapi jadinya norak, memalukan," kata Ruhut.

Baca juga:
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
Kesinisan Parpol kepada Dahlan Iskan Terkait Pemilu 2014?
Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!
Marzuki Dukung Dahlan Sebut Peminta "Upeti"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

    Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

    Nasional
    Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

    Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

    Nasional
    Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

    Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

    Nasional
    Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

    Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

    Nasional
    Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

    Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

    Nasional
    Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

    Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

    Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

    Nasional
    Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

    Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

    Nasional
    Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

    Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

    Nasional
    Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

    Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

    Nasional
    Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

    Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

    Nasional
    Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

    Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com