Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!

Kompas.com - 30/10/2012, 08:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perselisihan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dan Dewan Perwakilan Rakyat "memanas" setelah Dahlan mengirimkan pesan singkat kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Pesan singkat itu menyatakan masih ada oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada BUMN. Para wakil rakyat langsung meradang. Mereka mendesak Dahlan mengungkapkan secara terbuka siapa anggota DPR yang melakukan praktik itu agar tudingan tidak digeneralisasi.

Salah satu desakan datang dari Ketua DPR Marzuki Alie. Ia meminta Dahlan menyebutkan siapa anggota DPR yang dimaksudnya. Menanggapi desakan ini, Dahlan menyatakan keheranannya. Ia menegaskan, tak bermaksud membesar-besarkan hal itu karena sama sekali tidak berkepentingan untuk membongkarnya.

"Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," ujar Dahlan, Senin (29/10/2012) petang, dalam perbincangan dengan Kompas.com sesaat sebelum mengisi acara di KompasTV, Palmerah, Jakarta Pusat.

Dahlan menjelaskan, "kehebohan" ini berawal dari berita soal anggota DPR yang meminta jatah. Informasi ini, kata Dahlan, bukan datang darinya. Menurutnya, pesan singkat laporannya kepada Dipo Alam bocor ke media massa sehingga menjadi pemberitaan.

Padahal, Dahlan mengaku hanya berupaya melindungi BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Selama ini, hampir seluruh BUMN kerap dimintai jatah dengan berbagai alasan oleh anggota DPR. Untuk melindungi BUMN, Dahlan kemudian membuat surat edaran untuk semua direksi BUMN dengan merujuk instruksi Presiden SBY dan surat edaran Seskab Dipo Alam.

"Yang penting tujuannya tercapai, yang penting membentengi teman-teman BUMN untuk tidak kongkalikong. Bahwa mereka (anggota DPR) ngajak, yah, saya tidak peduli. Yang penting orang saya (BUMN) jangan mau diajak. Kalau tidak menurut, langsung berhentikan," kata Dahlan lagi.

Ia pun membantah bahwa surat edaran itu terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaporkan ke DPR soal inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp 37,6 triliun.

"Banyak orang mengira setelah ada DPR ungkap soal inefisiensi baru saya keluarkan surat edaran. Padahal, enggak begitu. Surat edaran sudah lama," ujar mantan Direktur Utama PLN itu.

Perseteruan antara anggota Dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan yang isinya meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan kepada Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Pernyataan Dahlan kemudian diributkan anggota Dewan. Dahlan pun diminta mengklarifikasi pernyataannya di hadapan anggota Dewan. Dahlan juga sempat dipanggil Komisi VII Bidang Energi terkait dengan dugaan inefisiensi PLN sebesar Rp 37,6 triliun saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

Baca juga:
DPR Akan Desak Dahlan Sebutkan Anggota Pemeras
Dahlan Iskan Siap Beberkan Oknum DPR
Marzuki Alie: Emang Kami Suka Minta Uang?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Nasional
    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Nasional
    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Nasional
    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Nasional
    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Nasional
    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    Nasional
    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Nasional
    Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Nasional
    2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

    2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

    Nasional
    Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

    Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

    Nasional
    Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

    Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

    Nasional
    Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

    Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

    Nasional
    Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

    Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com