Kompas.com - 29/10/2012, 18:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyelidikan baru proyek DPID ini merupakan pengembangan kasus suap yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati dan pengusaha Fahd El Fouz.

“Perkembangan menarik dalam rangka untuk mengembangkan kasus yang berkaitan dengan Wa Ode dimana beberapa info yang muncul dalam persidangan, KPK mulai membuka penyelidikan baru,”  kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10/2012).

Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh ke mana arah penyelidikan baru tersebut dan pihak mana yang berpotensi menjadi tersangka baru. Menurut Johan, KPK hari ini memanggil staf Wa Ode yang bernama Sefa Yolanda untuk dimintai keterangan. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK tersebut.

Adapun Sefa merupakan staf Wa Ode yang mengetahui pengeluaran dan pemasukan uang atasannya itu. Wa Ode menerima uang Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha yang ditransfer ke rekeningnya oleh Sefa. Penerimaan uang tersebut berkaitan dengan pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode pun dinyatakan bersalah dan divonis enam tahun penjara.

Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti informasi sekecil apapun yang muncul dalam persidangan kasus Wa Ode dan Fahd selama ini. Informasi tersebut, katanya, KPK akan melalui pengujian sehingga dapat dilengkapi dengan bukti-bukti terkait.

Dalam persidangan Wa Ode terungkap keterlibatan sejumlah aktor lain. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menangani perkara kedua orang itu meminta jaksa KPK menjadikan pengusaha Haris Surahman sebagai tersangka. Haris menjadi perantara antara Wa Ode dengan tiga pengusaha, termasuk dengan Fahd.

Adapun Fahd dalam persidangan mengaku memberikan fee Rp 6 miliar kepada Wa Ode melalui Haris. Kemudian Haris meneruskan uang itu ke rekening Wa Ode melalui Sefa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pimpinan Banggar DPR

Selain Haris, ada dua nama unsur pimpinan Badan Anggaran DPR yang disebut. Saat bersaksi dalam persidangan Wa Ode beberapa waktu lalu, Fahd mengungkapkan bahwa kepengurusan alokasi DPID tahun anggaran 2011 untuk tiga Kabupaten di Aceh, sudah menjadi jatah pimpinan Banggar. Adalah Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung yang menurut Fahd mengurusi alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya. Sementara untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar, katanya, menjadi jatah Mirwan Amir.

Dugaan keterlibatan pimpinan Banggar DPR ini juga diungkapkan Wa Ode. Politikus Partai Amanat Nasional itu meminta KPK menjadikan empat pimpinan Banggar DPR sebagai tersangka.

Menurut Wa Ode, sebagai anggota Banggar DPR, dirinya tidak berwenang mengalokasikan DPID tanpa persetujuan pimpinan Banggar DPR. Terkait penyidikan Wa Ode, KPK sudah meminta keterangan empat pimpinan Banggar, yakni Tamsil, Mirwan (sekarang mantan), Melchias Markus Mekeng (sekarang mantan), dan Olly Dondokambey sebagai saksi. KPK juga memeriksa Wakil Ketua DPR, Anis Matta sebagai saksi untuk Wa Ode.

 

Berita selengkapnya dapat dibaca di topik "Wa Ode dan Suap DPID"

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Nasional
    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Nasional
    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Nasional
    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Nasional
    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Nasional
    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Nasional
    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Nasional
    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Nasional
    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.