Kompas.com - 29/10/2012, 12:03 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Fajar Riza Ul Haq

Partai politik Islam diprediksi akan tergusur dari pusaran politik nasional pada 2014. Kemungkinan pergeseran peta politik ini hasil jajak pendapat jika pemilu dilakukan awal Oktober 2012.

Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, tak satu pun partai berbasis massa Islam masuk zona aman. Justru ranking lima besar dimonopoli partai yang tidak memiliki konstituen tradisional Islam, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Kemunculan Nasdem yang diisi mayoritas politisi muda mengejutkan dan diyakini akan jadi penantang serius bagi dominasi Golkar, PDI-P, dan Demokrat.

Hasil survei tersebut telah memancing ragam tanggapan dari beberapa petinggi partai Islam. Hidayat Nur Wahid (PKS) menilai survei bukan realitas hasil pemilu sehingga tak boleh ditunggangi untuk mengarahkan opini bahwa partai-partai Islam tak layak dipilih. Romahurmuziy (PPP) mengkritik LSI yang mengabaikan faktor struktur dan manuver tokoh parpol Islam yang efektif bekerja jelang pemilihan. Namun, Muhaimin Iskandar (PKB) tidak terlalu merisaukan hasil survei karena masih sebatas sampling dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi partai.

Dua fenomena sosiologis

Terlepas dari faktor-faktor teknis survei yang dikeluhkan parpol Islam, ada tren perilaku pemilih yang semakin dominan: pola partisipasi politik warga lebih berpengaruh dan efektif ketimbang pola mobilisasi sentimen primordialitas. Kasus pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI, khususnya pada putaran kedua, mencerminkan melemahnya korelasi pilihan politik dengan eksploitasi sentimen sektarian-keagamaan.

Exit poll SMRC mengungkap lumbung suara Jokowi-Basuki salah satunya bersumber dari anggota ormas Islam: Muhammadiyah (52 persen), NU (43), Persis (38), dan DDII (33). Realitas politik ini berkorelasi negatif dengan seruan dan upaya sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam warga Jakarta memilih pemimpin seagama.

Sebenarnya temuan kedua lembaga survei di atas kian mengokohkan tesis yang muncul pada Pilpres 2004: politik aliran, loyalitas tradisional, dan pengaruh tokoh-tokoh tradisional sudah melemah (Ricklefs, 2008). Adalah betul jika bandul perilaku pemilih sangat dinamis mengikuti interaksi bahkan ketegangan antara agensi dan struktur sosial-politik. Namun, ada perkembangan sosiologis masyarakat pasca-Orde Baru yang memungkinkan parpol-parpol nasionalis lebih memiliki kesempatan mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat Muslim. Inilah yang menyebabkan parpol nasionalis punya daya tarik politik relatif lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan parpol Islam sejak Pemilu 1999 hingga 2009.

Paling tidak ada dua fenomena sosiologis saling berkelindan, yang ikut mendeterminasi melorotnya suara parpol Islam. Pertama, menguatnya ”santrinisasi” di kalangan masyarakat Muslim. Santrinisasi di sini dipahami dalam semangat konservatisme. Kesalehan lebih diterjemahkan dalam bentuk keketatan menjalankan pelbagai ritual keagamaan dan penekanan ekspresi simbolik seperti pakaian serta pendirian lembaga-lembaga ekonomi berlabel Islam. Survei Goethe- Institut bersama Lembaga Survei Indonesia, 2011, menemukan konservatisme tumbuh subur di mayoritas generasi muda Muslim (Kompas, 14/6/2011).

Kebijakan deparpolisasi Islam ala Orde Baru telah memicu arus balik ikhtiar santrinisasi dari ranah politik-kenegaraan ke sosial-kemasyarakatan seperti dipelopori M Natsir. Namun, santrinisasi pasca-Orde Baru cenderung tidak meyakini korelasi kesalehan dengan pilihan politik. Menurut Platzdasch (2009), santrinisasi orientasi dan perilaku masyarakat Muslim menjadi alasan parpol-parpol nasionalis tidak lagi bersikap netral terhadap isu-isu keagamaan. Tak ada lagi parpol nasionalis yang sepenuhnya sekuler. Pendirian sayap-sayap partai keagamaan di tubuh Golkar, Demokrat, dan PDI-P merefleksikan perkembangan ini. Gejala ”santrinisasi” parpol nasionalis itu berakar dari arus serupa di level masyarakat. Pergeseran sosiologis dan akomodasi parpol nasionalis tidak diimbangi ijtihad politik sepadan dari gerbong parpol Islam. Dampaknya adalah sumber elektoral parpol Islam tergerus.

Kedua, membesarnya kelas menengah yang berkarakter pragmatis. Kelompok ini tidak menempatkan nilai-nilai ataupun ideologi sebagai preferensi utama dalam pilihan politiknya. Partisipasi politik kelas menengah-pragmatis sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan kepentingan ekonomi-politik individu maupun kelompoknya terhadap institusi politik. Sifat pilihan politik kelas menengah labil dan tak pasti. Masuk dalam kategori ini adalah kelas menengah Muslim yang lahir pada era Orde Baru.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X