Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Bahas Pencapresan Ical

Kompas.com - 29/10/2012, 11:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2012). Rapimnas IV ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ketua Panitia Rapimnas IV Partai Golkar Mahyudin mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam Rapimnas kali ini adalah strategi pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden. Ia sempat menyinggung kekalahan Golkar pada Pilpres 2009.

"Dalam Pilpres lalu, kita belum menang, salah satunya karena waktu kampanye yang terlalu singkat, setelah pileg (pemilihan legislatif) baru gerak. Sehingga, pada Rapimnas III lalu kita sudah tetapkan capres Golkar Aburizal 'Ical' Bakrie yang kita usung dalam pilpres," ujarnya.

Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi ini menekankan, kesepakatan pencapresan Ical sudah melalui mekanisme yang benar dan secara musyawarah mufakat.

"Pada penetapan lalu sudah ditetapkan, pada Rapimnas kali ini disusun sebuah konsep pemilu," katanya.

Lebih lanjut, Mahyudin juga menyoroti masih banyaknya kader yang belum melakukan sosialisasi pencapresan Ical. "Saya lihat di beberapa daerah masih ada yang belum dipasangkan capres. Tidak ada lagi leha-leha, kader Golkar pusat dan daerah bergerak. Tidak usah bicara macam-macam terhadap yang bilang pencapresan terlalu dini," ujar Mahyudin.

Rapimnas ini dihadiri elite Golkar, di antaranya, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Ketua Dewan Pembina Akbar Tanjung, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Setya Novanto, Ketua DPP Priyo Budi Santoso, dan Ketua DPP Hajriyanto Thohari. Namun, tak terlihat politisi senior yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla.

Baca juga:
Bagi Ical, Megawati dan Prabowo Saingan Terkuat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com