Kompas.com - 26/10/2012, 23:21 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com Perusakan terhadap masjid Jemaah Ahmadiyah di Bandung, Jawa Barat, pada saat takbiran, Kamis (25/10/2012) malam, telah menodai kesucian Idul Adha 1433 Hijriah.

"Idul Adha menekankan semangat berkorban, yang bisa diartikan sebagai sikap hidup saling berbagi untuk kebahagiaan bersama. Kelompok penyerang tak sungguh-sungguh mau menghayati spirit itu," kata Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, di Jakarta, Jumat (26/10/2012).

Sebagaimana diberitakan, sekelompok massa menyerang Masjid An Nasir, Jalan Sapari, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Kamis sekitar pukul 23.00 WIB. Akibatnya, satu kaca di masjid milik Jemaah Ahmadiyah itu pecah.

Bagi Siti Musdah Mulia, perusakan masjid Ahmadiyah pada malam takbiran itu sungguh menyedihkan. Kekerasan terhadap tempat ibadah itu melukai kesucian Idul Adha yang sedang dirayakan umat Islam di seluruh dunia.

Selain itu, perusakaan tersebut juga mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila yang menghargai kemajemukan. Kekerasan itu juga melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah dan berkeyakinan.

"Negara tak boleh membiarkan kekerasan yang menciderai semangat beragama, kehidupan negara, dan konstitusi. Para pelakunya harus ditindak dan diproses hukum. Tak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang menodai Indonesia itu," katanya.

Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan perilaku intoleran dan kekerasan terhadap Jemaah  Ahmadiyah atau kelompok minoritas lain. Kekerasan semacam ini terus berulang di berbagai daerah karena pemerintah cenderung membiarkannya.

"Pembiaran atas terjadinya kekerasan itu sebenarnya juga sama dengan pelanggaran hukum," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.