Kompas.com - 25/10/2012, 21:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak mau mengomentari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama tahun 2009-2010 yang mencapai Rp 37,6 triliun.

Hatta menjelaskan, pembangkit-pembangkit listrik besar kekurangan pasokan bahan bakar gas ketika itu. Gas ketika itu diprioritaskan untuk industri. Jika pasokan untuk industri tersendat, kata Hatta, bakal mengancam produksi sehingga dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal.

Untuk menjalankan pembangkit, lanjut Hatta, alternatifnya hanya dengan bahan bakar minyak (BBM). "Saya ingin katakan kenapa masih gunakan BBM. Pilihan energi tidak banyak. Sampai di situ saja. Apakah terjadi efisiensi atau tidak, saya tidak mau masuk wilayah itu," kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Ketika ditanya apakah dibenarkan kebijakan itu meskipun boros, Hatta mengatakan, perlu disinkronkan dengan kebijakan energi di ESDM. "Kalau waktu itu kita harus hilangkan byar-pet karena akibatnya lebih parah misalnya, saya belum tahu. Saya lihat nanti," pungkas Ketua Umum PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku siap bertanggungjawab jika kebijakannya ketika menjadi Direktur Utama PLN dianggap melanggar hukum. Jika kebijakan menggunakan BBM tidak diambil, menurut Dahlan, maka listrik di Jakarta akan padam dalam waktu yang lama.

"Kalau itu salah, saya harus berani menanggung resikonya. Masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-iklasnya. Jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi mau dengan resikonya. Resiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," kata Dahlan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.