Kompas.com - 25/10/2012, 21:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya angkat suara terkait dugaan merugikan keuangan negara Rp 37,6 triliun saat dirinya menjabat sebagai Dirut PLN. Dahlan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di PLN.

"Temuan (dugaan) merugikan negara Rp 37,6 triliun itu betul. Tapi, menurut saya, itu masih kurang besar. Bahkan bisa sampai Rp 100 triliun," kata Dahlan saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Menurut Dahlan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak menyalahkan PLN. Begitu juga tidak merugikan negara. Dahlan menyebut bahwa PLN tidak berhasil menghemat pengeluaran karena PLN tidak berhasil menggunakan gas sehingga harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk menghidupkan pembangkit listriknya.

"Di dalam temuan BPK itu tidak ada kalimat yang menyalahkan PLN," tambahnya.

Menurut Dahlan, saat itu PLN memang tidak mendapat jatah gas seperti yang dijanjikan BPH Migas. Bahkan, Dahlan juga mengaku bahwa jatah gas PLN dikurangi dan diberikan untuk industri. Dengan kondisi seperti itu, Dahlan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memadamkan listrik Jakarta atau lebih memilih menggunakan BBM untuk bahan bakar pembangkitnya.

Saat itu, pembangkit listrik hanya bisa menggunakan BBM dan gas. Jadi, saat tidak ada gas, PLN terpaksa menggunakan BBM.

"Sebagai Dirut PLN, saya tidak mungkin mematikan listrik Jakarta. Soalnya listrik padam saat itu tidak hanya sehari dua hari, tapi bisa setahun. Anda mau mati lampu setahun?" katanya.

Konsekuensinya, PLN harus membayar harga BBM lebih mahal dibanding harga gas. Hal ini menyebabkan PLN menderita inefisiensi senilai triliunan rupiah.

"Kalau itu salah (tindakannya dalam mengambil keputusan), saya harus berani menanggung risikonya. Masuk penjara pun saya akan jalani dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena jadi pemimpin itu tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi harus mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung," jawabnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.