Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Curiga Penundaan Penyerahan Audit Hambalang

Kompas.com - 25/10/2012, 19:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menunda penyerahan hasil audit proyek Hambalang ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penundaan penyerahan hasil audit ini menimbulkan kecurigaan beberapa anggota dewan.

Anggota panitia Kerja (Panja) Hambalang dari Fraksi PDI-P, Dedy Gumelar alias Miing, mempertanyakan alasan BPK menyerahkan hasil audit pada tanggal 31 Oktober mendatang. Padahal, saat itu anggota DPR sudah reses alias sudah tidak melakukan sidang lagi. Sehingga, audit BPK terkait Hambalang tidak bisa langsung ditindaklanjuti DPR.

"Jadi pertanyan kenapa saat reses itu? Kenapa harus delay. Jadi semakin menimbulkan kecurigaan. Padahal kalau bisa dikebut sebelum reses, panja bisa rapat dan mengambil langkah-langkah selanjutnya," ungkap Miing, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Miing kemudian mempertanyakan pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo yang mengaku hasil audit yang diserahkan nantinya baru 85 persen.

"Yang diserahkan tanggal 31 Oktober itu juga dia bilang masih belum 100 persen. Ada apa ini? Pertanyaan ini berkaitan dengan sinyalmen pernyataan Pak Ruki yang sudah menjadi bola liar yang sudah tidak sehat lagi," imbuh Miing.

Anggota Komisi X DPR itu pun menjelaskan hasil audit nantinya akan mempertaruhkan kredibilitas BPK sebagai lembaga yang independen dengan adanya penundaan ini. "Auditor sudah bilang ditunda dan hasilnya hanya 85 persen. Tingkat kesulitannya seperti apa sih? Data-datanya sudah jelas, pintu-pintunya juga sudah jelas," kata Miing.

Kecurigaan yang sama juga dilontarkan anggota Panja Hambalang yang lain dari Fraksi Golkar, Zulfadli.

"Melihat perkembangan penyampaian LHP (laporan hasil pemeriksaan) ke DPR yang mundur lagi, semakin kuat dugaan saya memang ada upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang. Ini berangkat dari pernyataan Ruki bahwa ada beberapa pihak yang tidak masuk dalam laporan BPK," kata Zulfadli.

Ia melihat diundurnya penyerahan audit Hambalang itu lantaran adanya tarik-menarik kepentingan di tubuh internal BPK. "Kalau masih ada tahapan-tahapan lagi, ini menunjukkan bahwa memang banyak pihak yang berkepentingan terhadap audit investigasi BPK," imbuhnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com