Kompas.com - 25/10/2012, 19:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi secara perdata. Gugatan tersebut dilayangkan karena KPK dianggap menyita dokumen-dokumen milik Korlantas yang tidak sesuai dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Salah satu pengacara Korlantas, Juniver Girsang, mengatakan, gugatan atas penyitaan oleh KPK tersebut sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar sebulan yang lalu.

"Kemudian menurut informasinya sidangnya akan dimulai awal November," kata Juniver saat dihubungi, Kamis (25/10/2012) malam.

Dalam gugatan tersebut, Korlantas meminta KPK mengembalikan dokumen-dokumen sitaan yang tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM, terutama dokumen yang dibutuhkan Korlantas dalam melaksanakan pelayanan publik.

"Jadi dokumen itu yang kita minta. Kalau tidak ada relevansinya, kembalikanlah," ucap Juniver.

Akibat disitanya dokumen tersebut oleh KPK, menurut Juniver, Korlantas mengalami kerugian. Namun dia tidak menyebut nilai potensi kerugian yang diderita Korlantas akibat penyitaan dokumen itu.

"Nilai kerugiannya ya artinya pelayanannya jadi tidak prima saja, tidak komprehensif," tambahnya.

Juniver juga mengatakan, Korlantas sudah mengirim surat ke KPK sebelum memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur pengadilan. Namun, kata Juniver, surat yang dikirimkan Korlantas itu diambangkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPK belum menjawab surat kita secara resmi dan mengambangkan," ucap Juniver.

Ditambahkannya, gugatan ini tidak berkaitan dengan perkara Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus simulator SIM itu.

Akhir Juli lalu penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Korlantas Polri, MT Haryono, Jakarta Timur. Dari penggeledahan tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait kasus simulator SIM.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Selain Djoko, mereka yang jadi tersangka adalah Wakil Kepala Korlantas, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, dan dua pihak rekanan proyek, yakni Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Dalam perjalanannya, kasus simulator SIM ini menimbulkan sengketa kewenangan antara KPK dengan Kepolisian. Perebutan kewenangan dalam penanganan kasus tersebut kemudian diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ikuti perkembangan berita mengenai dugaan korupsi simulator dalam topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X