Kompas.com - 25/10/2012, 15:39 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku siap bertanggung jawab jika kebijakannya ketika menjabat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dianggap melanggar hukum. Dahlan mengklaim kebijakannya sudah tepat.

Hal itu dikatakan Dahlan ketika dimintai tanggapan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya inefisiensi di PLN selama tahun 2009-2010 sebesar Rp 37 triliun.

Dahlan menceritakan, ketika itu, PLN tidak mendapat pasokan gas seperti yang dijanjikan. Satu kali jatah gas untuk PLN, kata dia, dikurangi untuk diberikan kepada industri. Menurut Dahlan, pilihan kebijakan ketika itu hanya dua, yakni mematikan listrik di Jakarta atau beralih ke bahan bakar minyak (BBM).

"Karena pembangkit listriknya hanya bisa BBM atau gas. Sebagai Dirut PLN tidak mungkin saya mematikan listrik Jakarta. Itu padamnya bukan main-main, luar biasa luasnya. Tidak hanya satu hari dua hari, bisa setahun. Mau, tidak punya listrik setahun?" kata Dahlan.

Akibat harga BBM lebih mahal dari gas, kata Dahlan, kebijakannya itu mengakibatkan inefisiensi.

"Kalau itu salah, saya harus berani menanggung risikonya. Masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tetapi mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," pungkas Dahlan.

Seperti diberitakan, Dahlan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah dua kali mangkir dari panggilan Komisi VII DPR. Keduanya ingin dimintai penjelasan mengenai hasil audit BPK. Pembahasan ulang dijadwalkan akan digelar setelah masa reses.

Ikuti kelanjutan pemanggilan Dahlan Iskan oleh DPR di topik pilihan "Dahlan Iskan Versus DPR".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Nasional
Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Nasional
Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Nasional
Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Nasional
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Nasional
Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Nasional
Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Nasional
Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Nasional
Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Nasional
Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Nasional
Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Nasional
Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Nasional
Anggota DPR Surati Jokowi Karena Nadiem Tak Kunjung Serahkan DIM RUU Pendidikan Kedokteran

Anggota DPR Surati Jokowi Karena Nadiem Tak Kunjung Serahkan DIM RUU Pendidikan Kedokteran

Nasional
Viral Puan Lempar-lempar Kaos ke Warga Sambil Cemberut, PDI-P Beri Penjelasan

Viral Puan Lempar-lempar Kaos ke Warga Sambil Cemberut, PDI-P Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.