Kompas.com - 25/10/2012, 11:57 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tidak akan menyebut siapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah. Pasalnya, hal itu merupakan ranah penegak hukum.

"Saya kira dari pemerintah seyogianya tidak (menyebut). Kalau soal menyebut nama, itu lebih baik di proses penegakan hukum saja," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Sebelumnya, Dipo mengeluarkan surat edaran 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya ialah agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo menjelaskan, pascakeluarnya surat edaran itu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lalu meneruskan ke seluruh jajaran BUMN. Nyatanya, kata dia, pascakeluarnya surat itu, Dahlan melaporkan masih ada oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN.

"Menurut beliau, ada oknum di DPR yang meminta jatah. Jadi, tidak digunakan kata pemerasan," kata Dipo. Pascapengakuan Dahlan itu, para politisi mendesak agar Dahlan mengungkap siapa yang meminta jatah. Jika tidak, itu akan menimbulkan fitnah.

Dipo mengatakan, tidak ada maksud buruk dari surat edaran itu. Bahkan, surat edaran itu didukung.

"Pak Dahlan melaporkan berterima kasih adanya surat itu untuk mendorong jajaran direksi tidak melayani bila ada bujukan, tekanan, permintaan jatah. Itu baik-baik saja. Tidak ada niat yang buruk dari siapa pun. Itu untuk mengawal bagaimana APBN kita dan APBD tahun 2013-2014 dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang terkuak di sidang-sidang Tipikor," pungkas Dipo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

    Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

    KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

    Nasional
    Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

    Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

    Nasional
    KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

    KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

    Nasional
    KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

    KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

    Nasional
    RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

    RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

    Nasional
    Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

    Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

    Nasional
    Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

    Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

    Nasional
    KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

    KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

    Nasional
     Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

    Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

    Nasional
    Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Nasional
    KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

    KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

    Nasional
    Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

    Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

    Nasional
    Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.