DPR Tetap Tuntut Klarifikasi Dahlan

Kompas.com - 25/10/2012, 02:44 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Kasus hilangnya kesempatan PT PLN untuk berhemat Rp 37,6 triliun harus tetap diklarifikasi. Dahlan Iskan sebagai mantan Direktur Utama PT PLN dan sekarang menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara wajib memberikan klarifikasi tersebut.

”Pemborosan itu harus dipertanggungjawabkan. Namun, hingga sekarang Pak Dahlan selalu menolak hadir dengan berbagai macam alasan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, di Jakarta, Rabu (24/10).

Setelah tidak berhasil mendapatkan klarifikasi langsung dari Dahlan Iskan pada rapat dengar pendapat, Senin lalu, semalam Komisi VII DPR pun kembali gagal mendapatkan jawaban dari Dahlan. Rapat semalam dipimpin Effendi Simbolon.

Kehadiran Dahlan diwakili Hari Susetyo Nugroho, Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Pejabat Sementara Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Menteri BUMN.

Ketidakhadiran Dahlan Iskan dipersoalkan sejumlah anggota Komisi VII DPR. Menurut Alimin Abdullah, anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN, Komisi VII DPR mengundang Dahlan Iskan untuk mengklarifikasi, bukan untuk menggoyang Dahlan Iskan.

”Deputi Kementerian BUMN sama sekali tidak tahu masalah ini karena Dahlan diundang dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT PLN. Dahlan tidak menghargai upaya untuk tata pemerintahan yang bersih. Jangan sampai hal seperti ini terjadi di 141 BUMN di bawahnya,” kata Alimin.

Upaya paksa

Dewi Aryani, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, perlu upaya paksa untuk mendatangkan Dahlan Iskan ke Komisi VII DPR. ”Pak Dahlan selalu menyuruh deputinya. Ini salah karena yang ingin diklarifikasi adalah saat Pak Dahlan menjabat sebagai Dirut PT PLN, bukan sebagai Menteri BUMN. Terlebih lagi besok DPR sudah reses,” kata Dewi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, mengatakan rapat dilakukan karena ada temuan dari BPK.

Hari Susetyo Nugroho menjelaskan, Dahlan Iskan berada di Jambi menghadiri pencanangan kredit mikro bagi pelayaran. ”Acara ini sudah direncanakan jauh-jauh hari,” kata Hari.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.