Kompas.com - 24/10/2012, 15:27 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyetujui pemikiran dari beberapa LSM penggiat HAM yang intinya tidak menghendaki relokasi Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau GKI Yasmin. Pasalnya, relokasi GKI Yasmin sama artinya dengan menafikan putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman.

"Pandangan saya mendengar beberapa pemikiran dari teman-teman (LSM HAM), saya setuju dan berharap keadaan (GKI Yasmin) jadi lebih baik," kata anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Albert optimistis, situasi akan membaik selama LSM penggiat HAM dan GKI Yasmin mau berjuang. Hal tersebut berarti, GKI Yasmin tidak akan direlokasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terangnya, akan merespons aspirasi dari LSM penggiat HAM dan pihak GKI Yasmin. Sebab, Presiden telah memahami permasalahan tersebut lewat media.

"Saya pikir sikap Presiden positif, hanya perlu pendalaman. Saya optimistis," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Program Advokasi dan Pemantauan Wahid Institute Muhammad Subhi mengatakan, Presiden harus mengambil langkah tegas terkait masalah ini. Sebab, masalah penegakan kebebasan beragama berada di bawah langsung pemerintah pusat. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kotamadya Bogor, tidak berwenang menangani masalah GKI Yasmin.

"Baiknya kasus ini ditangani langsung pemerintah pusat. Sesuai UU otonomi daerah, urusan itu ditangani pemerintah pusat. Tidak sesuai kalau ditangani pemerintah daerah. Kita berharap kasus ini dikembalikan ke Presiden," kata Subhi.

Subhi mengatakan, sikap Presiden yang menjamin kebebasan beribadah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden sudah selayaknya mengambil putusan melindungi warga negara untuk bebas beribadah menurut kepercayaannya. Putusan Presiden tersebut, menurutnya, akan didukung penuh. Wahid Institute bersama LSM penggiat HAM lainnya akan mengawal putusan Presiden terkait kasus GKI Yasmin.

"Kami akan memantau sikap yang diambil Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sengketa pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin segera dituntaskan. Terkait hal ini, Presiden meminta agar Wali Kota Bogor Diani Budiarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turut membantu penyelesaian sengketa yang terjadi sejak 2002.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.