Kompas.com - 24/10/2012, 14:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan hasil pemeriksaan investigatif atau LHP tahap I tanggal 1 Oktober 2012 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya tujuh indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyelewengan ini telah merugikan negara Rp 186.918.839.767,40.

Laporan sementara BPK yang bocor ke wartawan itu diakui juga dimiliki oleh anggota Komisi X, Dedy Gumelar. Namun, anggota VI BPK, Rizal Djalil, meragukan laporan itu karena bukan hasil final yang resmi ditandatangani pimpinan BPK. Dalam laporan tersebut, tim auditor BPK menjabarkan secara singkat tujuh indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sebagai berikut:

1. Izin penetapan lokasi. Izin site plan dan IMB diberikan oleh Pemkab Bogor, meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belum atau tidak melakukan studi analisis dampak lingkungan terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang dimaksud.

2. Surat keputusan pemberian hak pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di lokasi Desa Hambalang dikeluarkan oleh Kepala BPN, meskipun salah satu persyaratan berupa surat pelepasan hak dari J Probosutejo selaku pemegang hak sebelumnya diduga palsu. Selain itu, persyaratan lainnya berupa surat pernyataan Seskemenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Substansi bahwa pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI dimaksud.

3. Persyaratan dalam rangka memperoleh persetujuan kontrak tahun jamak tidak terpenuhi, yaitu sebagai berikut:
a. Surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dalam memperoleh pendelegasian dari Menpora;
b. Pendapat teknis yang dimaksudkan dalam PKM 56/2010 tidak ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum;
c. Tidak semua unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran;
d. Volume dalam RKA-KL revisi menurun dari volume RKA-KL sebelum revisi, yaitu dari semula 108.553 meter persegi menjadi 100.398 meter persegi, disajikan seolah-olah naik dari semula 108.553 meter persegi menjadi 121.097 meter persegi;
e. Revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran pada saat kontrak tahun jamak disetujui;
f. Pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010 didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar.

4. Penetapan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 untuk pekerjaan konstruksi Hambalang tidak diberi tanda bintang, meskipun persyaratan berupa TOR belum dibuat Kemenpora.

5. Dalam proses pelelangan konstruksi terdapat indikasi penyimpangan sebagai berikut:
a. Pemenang lelang konstruksi ditetapkan oleh pihak yang tidak berwenang tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora
b. Ada rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang untuk memenangkan KSO Adhi/Wika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen pra-kualifikasi antara KSO Adhi/Wika dan rekanan lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi KSO Adhi/Wika menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun standar penilaian untuk mengevaluasi rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 262 miliar;
2) Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap, yaitu informasi mengenai nilai pekerjaan yang hendak dilelang diubah dengan cara memberikan surat pemberitahuan yang tidak dipublikasikan merata secara umum;
3) Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak seharusnya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dasar (KD) peserta lelang sehingga dapat memenangkan KSO Adhi/Wika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

6. Penetapan lelang konstruksi oleh Seskemenpora menandakan ada pelimpahan wewenang dari Menpora, yang berwenang memberi penetapan.

7. Pencairan anggaran dilakukan melalui SPM meskipun SPP dan bukti pertanggungjawaban belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Nasional
    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.