Kompas.com - 24/10/2012, 11:32 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir sepekan publik dipenuhi tanya, benarkah audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang telah diintervensi? Dugaan intervensi ini muncul dari pernyataan anggota BPK Taufiequrachman Ruki, pekan lalu. Siang ini, BPK menggelar rapat dengan agenda pembahasan hasil audit proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seusai rapat, BPK diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait dugaan intervensi ini.

"Saya usulkan di dalam rapat dua hal, harus jelas betul soal intervensi itu. Siapa yang melakukan intervensi, kapan, dan substansinya apa. Kedua, setelah rapat ini, saya usulkan harus ada penjelasan dari pimpinan," ujar salah satu anggota BPK Rizal Djalil, di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Menurut Rizal, BPK sebagai lembaga independen tidak bisa diintervensi siapa pun. Ia menekankan, BPK tidak memiliki kewenangan untuk menghapus fakta atau temuan yang ada.

"Fakta dari bawah harus naik, enggak bisa. Semua fakta yang ada harus dimunculkan, tetapi fakta bukan rekayasa dan bukan tekanan," kata Rizal.

Ia membandingkan dengan audit terhadap proyek vaksin flu burung yang diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Audit BPK itu mencantumkan pihak yang diduga terlibat dari tingkat bawah sampai ke atas.

"Di dalam flu burung itu, nama pesuruh pun kami masukkan," kata Rizal.

Oleh karena itu, katanya, harus ada penjelasan dari lembaganya atas dugaan intervensi itu. Rapat ini diperkirakan selesai pada pukul 13.00 WIB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Intervensi

Kisruh audit BPK terkait proyek Hambalang bermula dari pernyataan anggota BPK Taufiequrachman Ruki yang menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu (KPK) kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Nasional
    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Nasional
    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Nasional
    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Nasional
    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Nasional
    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Nasional
    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.