Kegalauan dan Harapan Pilpres 2014

J KRISTIADI

Hasil kajian berbagai lembaga survei menunjukkan, meskipun pemilihan presiden semakin dekat, mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihan mereka (undecided voters) masih cukup tinggi, 40-50 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Agustus 2012, mengungkapkan, figur yang dipilih dengan tingkat persentase yang signifikan, tetapi semuanya dianggap kurang layak. Besaran proporsinya di atas 50 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat galau dan menghendaki tokoh yang mempunyai genre atau kategori yang berbeda dari nama-nama yang selama ini beredar.

Kegalauan dan kejenuhan masyarakat disebabkan figur yang selama ini dikenal dianggap tidak mempunyai rekam jejak integritas, kompetensi, serta kapasitas yang mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya defisit modal sosial dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat.

Kedua, politik uang dan korupsi yang sudah menembus pori-pori tubuh negara sehingga menghasilkan lingkaran setan politik transaksi kepentingan kekuasaan yang mencampakkan kepentingan umum. Hal ini masih diperparah dengan kebangkrutan moral di kalangan pejabat dan politisi, misalnya promosi jabatan kepada terpidana korupsi.

Ketiga, absennya niat baik dalam politik perundang-undangan yang mengakibatkan rimba raya regulasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum menjadi hukum rimba. Siapa kuat dan nekat adalah pemenangnya.

Keempat, politik ekonomi yang tidak berkeadilan mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Inilah bibit revolusi sosial yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat.

Kelima, kebijakan publik yang sesat demi politik pencitraan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Sekadar contoh, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang sesat telah menyebabkan konflik horizontal warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyisiran dilakukan sopir-sopir truk terhadap para pelansir. Mereka adalah pemborong BBM bersubsidi yang memodifikasi tangki mobil hingga 10 kali lipat dari semestinya dan kemudian dijual kepada masyarakat.

Konstatasi tersebut tidak berlebihan kalau dikatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya partai politik hanya menyodorkan kandidat presiden yang medioker dan miskin empati terhadap kesengsaraan rakyat. Parpol harus berpikir keras untuk menemukan tokoh mumpuni yang bersedia mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat berhak untuk tidak dijadikan kelinci percobaan dan korban dari ambisi kekuasaan yang overdosis.

Sekiranya parpol bersedia melakukan terobosan dengan mencalonkan kandidat yang berkualitas, sebagaimana parpol pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, dapat dipastikan secara bertahap citra dan kredibilitas partai akan meningkat. Bukan melalui rekayasa pencitraan, melainkan karena kualitas kebijakan yang diproduksi tokoh yang didukungnya bermanfaat untuk masyarakat.

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, masyarakat juga harus waspada, bahkan curiga, terhadap para petualang politik yang secara habis-habisan memaksakan figur yang rekam jejaknya diragukan kualitasnya. Tanpa kewaspadaan dan partisipasi publik, kandidat yang demikian tidak mustahil akan berhasil memenuhi ambisinya menjadi presiden. Terlebih, praktik demokrasi dewasa ini telah direduksi habis-habisan oleh politik citra yang mengandalkan media, terutama televisi, sebagai instrumen utamanya.

Namun, harapan tetap ada. Kejenuhan dan kegalauan masyarakat menghasilkan energi publik untuk mencari calon alternatif. Caranya, melibatkan para peneliti, pemerhati, dan akademisi sosial-politik melakukan identifikasi tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai rekam jejak berkualitas dalam hal integritas, kompetensi, akseptabilitas, kepemimpinan, dan sebagainya. Kriteria itu tidak berbeda antara elite dan masyarakat pada umumnya. Namun, apabila hal itu dimunculkan dalam pilihan orang menjadi berbeda karena terdapat informasi yang asimetrik antara para pencermat itu dan masyarakat. Kelompok pertama lebih kaya informasi, sementara masyarakat lebih terbatas dan mendapatkan lebih banyak informasi dari pencitraan yang dilakukan oleh politisi.

Nama-nama yang ditangkap radar para pengamat tersebut kalau disusun secara alfabetis antara lain Agus Martowardojo, Anies Baswedan, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Sri Mulyani Indrawati. Mereka kemudian dikenalkan melalui media untuk memperkenalkan pandangan dan strategi guna memecahkan berbagai masalah bangsa yang amat mendasar. Melalui berbagai kajian dan survei, mereka akan dapat diketahui tingkat elektabilitasnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh tersebut ditawarkan kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja minus transaksi politik yang oportunistik.

Rajutan harapan masyarakat terhadap kandidat pilihan rakyat ternyata dapat mengalahkan kekuasaan yang mapan. Reformasi politik akhir 1990-an membuktikan hal itu. Demikian pula kemenangan pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta adalah contoh mutakhir bagaimana dahsyatnya rajutan harapan publik. Oleh sebab itu, rakyat tidak boleh menyerah dan terjebak pada iming-iming dan politik pencitraan. Intinya, rakyat harus mempersiapkan kandidat yang dapat menjamin masa depannya. Terlebih kalau parpol dan pejabat publik yang dipilih rakyat telah abai terhadap tangisan rakyat.

J KristIadi Peneliti Senior CSIS

Berita-berita terkait dapat diikuti dalam topik "Survei-survei Jelang 2014"