Kompas.com - 22/10/2012, 13:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR RI, Tubagus Dedi Suwendi Gumelar alias Miing, mengakui, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak ada dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang yang diterimanya hari ini, Senin (22/10/2012). Miing meminta agar BPK secara gamblang menyajikan data hasil temuannya selama ini.

"Kalau laporannya sama dengan yang saya baca, ini akan membuktikan, apa yang disampaikan Pak Ruki (anggota BPK) soal intervensi itu tergambar. Yang saya baca tadi pagi tidak ada (nama Andi Mallarangeng)," ujar Miing, Senin (22/10/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang itu mengatakan, pada Rabu (23/10/2012), panja akan melakukan pleno. Jika ternyata hasilnya sama saja, maka Miing memastikan bahwa audit BPK memang telah diintervensi. Sebab, secara hierarki, seorang menteri tidak mungkin tidak mengetahui proyek senilai Rp 1,2 triliun itu.

"Kita tidak menyalahkan, tapi kalau disebut tidak terlibat, itu tidak bisa diterima," kata Miing.

Menurut Miing, dalam hasil audit terakhir yang diterima Panja, beberapa orang yang disebut bertanggung jawab atas proyek Hambalang adalah Sekretaris Menpora, enam pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), empat orang dari Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Sementara itu, kontraktor dan sub-kontraktor tidak ada. Bagaimanapun juga, masak menterinya tidak tahu? Komisi X meminta segera saja cepat supaya hasil audit ini bisa mendorong percepatan KPK melangkah," ujar politisi PDI Perjuangan ini. 

Sebelumnya, anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, menilai bahwa laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua KPK itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012) di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Dalam kasus ini, KPK tengah melakukan pengembangan. KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Namun, Deddy mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Sebelumnya, nama Andi Mallarangeng kembali disebut Deddy Kusdinar. Deddy mengaku tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus ini. Selaku PPK, menurutnya, ia bertanggung jawab kepada atasannya di Kemenpora dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Deddy mengatakan, dia hanya melakukan instruksi atasan melalui Sekretaris Menpora, Wafid Muharam. Wafid juga merupakan perpanjangan tangan Menpora.

"Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    Nasional
    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.