Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awan Mendung untuk Ical

Kompas.com - 21/10/2012, 16:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah survei menempatkan Partai Golkar berada di posisi teratas. Demikian pula survei Political Weather Station (PWS) yang dirilis Minggu (21/10/2012). Survei PWS bahkan menempatkan Golkar unggul dari sisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Namun, hal ini ternyata tak berbanding lurus dengan popularitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Nama Ical belum terlalu dikenal publik. Sosok Jusuf Kalla masih menjadi kandidat terkuat Partai Golkar. 

"Dipilihnya Partai Golkar ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) dan popularitas Ketua Umum Partai Golkar yang juga sebagai calon presiden dari partai ini, Aburizal Bakrie," ujar Direktur Riset PWS Marseder Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan.

Berdasarkan survei PWS, saat responden ditanya soal keterkenalan tokoh-tokoh Golkar, Ical justru kalah dengan Jusuf Kalla. Popularitas Jusuf Kalla masih yang teratas dengan 95,88 persen. Selanjutnya diikuti Aburizal Bakrie 90,09 persen, Priyo Budi Santoso 80,37 persen, Akbar Tanjung 80,17 persen, Fadel Muhammad 50,37 persen, Agung Laksono 46,63 persen, Hajriyanto Y Thohari 35,42 persen, dan Sharif Cicip Sutarjo 31,96 persen.

Sementara untuk kesukaan (akseptabilitas) terhadap tokoh Golkar, Jusuf Kalla kembali tertinggi dengan 70 persen, selanjutnya Priyo Budi Santoso 49 persen, Aburizal Bakrie 45 persen, Akbar Tandjung 40,84 persen, Fadel Muhammad 35,6 persen, Agung Laksono 32,89 persen, Hajriyanto Y Tohari 23,64 persen, dan Syarif Cicip Sutarjo 19,71 persen. Dari segi keterpilihan (elektabilitas), nama Jusuf Kalla lagi-lagi masih teratas dengan 22,42 persen, selanjutnya Aburizal Bakrie 16,32 persen dan Priyo Budi Santoso 12,24 persen.

"Kami melihat, dari hasil survei ini ada awan mendung yang menyelimuti pencalonan Aburizal Bakrie. Meski dia sudah disetujui dalam kongres, namun melihat hasil ini menjadi tidak pas. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ical untuk mencalonkan dirinya," kata Marbun.

Marbun menjelaskan, turunnya kepopuleran, kesukaan, dan keterpilihan Ical disinyalir karena beberapa persoalan, di antaranya, kasus Lapindo dan konflik internal yang ada di tubuh Golkar.

"Selain itu, faktor sentimen Jawa dan non-Jawa juga masih mempengaruhi," ujarnya.

Dengan waktu tersisa sekitar dua tahun, menurut Marbun, Ical harus memanfaatkannya dengan maksimal. "Dia harus mendapatkan setidaknya dua kali lipat dari tingkat dukungan masyarakat yang ada saat ini," katanya.

Pada survei ini, PWS melakukannya di 33 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error lebih kurang 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multistage random sampling. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Marbun mengakui, survei ini dilakukan dalam rangka menjelang Rapat Koordinasi Partai Golkar yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012.

Baca juga:
Ini Kriteria Cawapres Ideal Menurut Ical
Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com