Kompas.com - 21/10/2012, 08:32 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan diminta untuk lebih profesional, terbuka, serta jujur dalam melakukan audit investigasi kasus dugaan penyelewengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

”BPK harus profesional dan terbuka, serta mengedepankan kejujuran,” kata anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi S Gumelar, Sabtu (20/10). Jangan sampai BPK menjadi alat kepentingan kelompok politik tertentu, dengan menutupi pihak-pihak yang terlibat.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menengarai ada sesuatu yang sengaja disembunyikan BPK. Sebab, hingga saat ini BPK belum juga menyelesaikan audit investigasi kasus Hambalang yang merupakan permintaan Komisi X. Padahal Juli lalu, Ketua BPK Hadi Purnomo berjanji akan menyelesaikan audit selama 100 hari.

Kecurigaan itu diperkuat dengan pernyataan anggota BPK, Taufiequrrachman Ruki, yang mencurigai ada intervensi pihak tertentu dalam audit BPK.

Pasti tahu

Dedi juga mempertanyakan kemungkinan hilangnya nama Andi Mallarangeng dalam audit BPK. Menurut dia, tidak mungkin seorang menteri tidak mengetahui penyelewengan anggaran di dalam kementeriannya. ”Sesuatu yang tidak masuk akal kalau menteri tidak mengetahui penyalahgunaan anggaran di kementeriannya. Menteri pasti tahu,” katanya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan lembaga utama proyek Hambalang sehingga tidak mungkin Menpora tidak mengetahui proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek. ”Terlepas salah atau tidak salah kalau Menpora tidak tahu proyek Hambalang rasanya aneh, di luar nalar sehat. Pengguna anggaran kan menteri, bukan pegawai eselon I atau II,” ujarnya. Apalagi, anggaran proyek Hambalang mencapai Rp 2,5 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat, juga menyatakan, tidak mungkin seorang pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah tidak mengetahui proyek dalam instansinya. Namun, dalam berbagai kesempatan, Andi Mallarangeng selalu membantah tersangkut proyek itu. Bahkan, ia juga membantah telah diminta mundur oleh Presiden terkait kasus tersebut.

Panja Hambalang berharap BPK dapat segera menyelesaikan audit investigasi dan menyerahkan kepada DPR paling lambat sebelum Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir, tanggal 25 Oktober mendatang.

Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, menegaskan, DPR dalam posisi menunggu hasil audit BPK. DPR tidak bisa mengintervensi hasil audit investigasi BPK. Menurut Ruki, audit diharapkan selesai pada pekan depan.

Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Purnomo menyatakan, audit investigasi proyek Hambalang belum selesai karena ada informasi dan data baru ”Jadi, tidak ada intervensi dari siapa pun untuk mencampuri laporan hasil audit investigasi BPK,” ujar Hadi.

Secara terpisah, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, laporan audit investigasi proyek Hambalang yang berbeda-beda dapat dinilai sebagai upaya mengaburkan hasil audit dan melindungi orang terindikasi bermasalah.

Karena itu, BPK harus memperjelas laporan audit investigasi tersebut secara internal. Bahkan, BPK dapat melaporkan temuan berbeda-beda itu kepada penegak hukum jika ada indikasi pidana. (NTA/FER)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    Nasional
    Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

    Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

    Nasional
    Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

    Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.