Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tanya ke Dahlan, Jangan Hanya Dipuja

Kompas.com - 20/10/2012, 15:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan listrik di Indonesia, terutama ketika terhentinya pasokan listrik ke rumah-rumah warga.

Marzuki mengatakan, banyak keluhan yang diterimanya ketika listrik padam di Jakarta dan sekitarnya, Jumat kemarin, maupun sebelumnya. Keluhan juga datang dari warga di luar Jawa seperti Kalimantan. Mereka, kata dia, memintanya melakukan sesuatu. "Apa yang harus saya lakukan?," kata Marzuki ketika dihubungi, Sabtu ( 20/10/2012 ).

Seharusnya, kata Marzuki, keluhan itu direspon oleh pihak PLN. Publik harus dijelaskan berapa persen wilayah yang belum terlayani, berapa persen yang harus menerima aliran listrik secara bergantian, dan sebagainya. "Ini enggak direspon sama sekali. Komplen kok ke Ketua DPR," kata dia.

Marzuki menilai seharusnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan melakukan evaluasi kondisi di internal PLN. Jika memang jajaran jajaran direksi tidak mampu mengelola, kata dia, sebaiknya dicopot.

Ketika ditanya apakah dia melihat kesalahan ada pada manajemen PLN, Marzuki tak tahu di mana letak kesalahannya. Hanya saja, subsidi untuk listrik terus naik tiap tahun. Terakhir, kata Marzuki, pemerintah harus mengucurkan subsidi mencapai Rp 70 triliun.

Keluhan padamnya listrik juga diterima Marzuki di jejaring sosial twitter. Dia sempat membalas tweet "PLN brengsek, mantan dirutnya yang skrng menteri BUMN dipuja puja spt malaikat, yg fair klo bicara."

Ketika ditanyakan mengenai tweet itu, Marzuki membenarkan. Menurut dia, seharusnya masalah listrik juga ditanyakan ke Dahlan lantaran yang berkompeten untuk menjelaskan. "Saya minta minta tanyakan ke Dahlan. Jangan habis waktu dipuja-puja aja tapi tidak selesaikan masalah," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com