Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tanya ke Dahlan, Jangan Hanya Dipuja

Kompas.com - 20/10/2012, 15:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan listrik di Indonesia, terutama ketika terhentinya pasokan listrik ke rumah-rumah warga.

Marzuki mengatakan, banyak keluhan yang diterimanya ketika listrik padam di Jakarta dan sekitarnya, Jumat kemarin, maupun sebelumnya. Keluhan juga datang dari warga di luar Jawa seperti Kalimantan. Mereka, kata dia, memintanya melakukan sesuatu. "Apa yang harus saya lakukan?," kata Marzuki ketika dihubungi, Sabtu ( 20/10/2012 ).

Seharusnya, kata Marzuki, keluhan itu direspon oleh pihak PLN. Publik harus dijelaskan berapa persen wilayah yang belum terlayani, berapa persen yang harus menerima aliran listrik secara bergantian, dan sebagainya. "Ini enggak direspon sama sekali. Komplen kok ke Ketua DPR," kata dia.

Marzuki menilai seharusnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan melakukan evaluasi kondisi di internal PLN. Jika memang jajaran jajaran direksi tidak mampu mengelola, kata dia, sebaiknya dicopot.

Ketika ditanya apakah dia melihat kesalahan ada pada manajemen PLN, Marzuki tak tahu di mana letak kesalahannya. Hanya saja, subsidi untuk listrik terus naik tiap tahun. Terakhir, kata Marzuki, pemerintah harus mengucurkan subsidi mencapai Rp 70 triliun.

Keluhan padamnya listrik juga diterima Marzuki di jejaring sosial twitter. Dia sempat membalas tweet "PLN brengsek, mantan dirutnya yang skrng menteri BUMN dipuja puja spt malaikat, yg fair klo bicara."

Ketika ditanyakan mengenai tweet itu, Marzuki membenarkan. Menurut dia, seharusnya masalah listrik juga ditanyakan ke Dahlan lantaran yang berkompeten untuk menjelaskan. "Saya minta minta tanyakan ke Dahlan. Jangan habis waktu dipuja-puja aja tapi tidak selesaikan masalah," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com