Kompas.com - 20/10/2012, 13:58 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie atau Ical menyatakan hasil beberapa lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Golkar teratas, membuktikan rakyat ingin dipimpin partai berlambang beringin tersebut. Pasalnya, rakyat rindu atas kejayaan Golkar yang membawa kemakmuran di masa Orde Baru.

"Pokoknya rakyat mengharapkan Golkar kembali memimpin, rasanya seperti itu. Mereka merasakan kepemimpinan Golkar selama 34 tahun yang memperlihatkan bahwa hidup mereka lebih baik," kata Ical dalam peringatan Ulang Tahun Ke-48 Golkar di Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

Ical menambahkan, Golkar selama dipimpin oleh Presiden Soeharto dapat membawa kemakmuran karena konsisten menyejahterakan rakyat melalui kerja karya. Kerja karya tersebut, menurutnya sedang dipratikkan kembali oleh Golkar di bawah kepemimpinannya. Hal tersebut sudah terbukti ampuh menggiring rakyat untuk kembali mencintai Golkar.

"Dengan dicintainya Golkar oleh rakyat maka Pemilu 2014 mendatang dipastikan (Golkar) akan menang," tandasnya.

Dia membantah kabar bahwa rakyat ingin dipimpin Golkar karena keterpurukan Partai Demokrat yang disebabkan skandal korupsi. Tanpa keterpurukan Partai Demokrat, kata Ical, Golkar masih dapat digandrungi rakyat untuk memimpin bangsa. Menurutnya, hal tersebut terlihat nyata dalam lonjakan suara partai Golkar dalam survei. Suara Golkar di beberapa survei lembaga independen naik dari 14 persen menjadi 21 persen.

"Hal itu (hasil survei) adalah achivement yang luar biasa. Itu sudah cukup membuktikan rakyat ingin Golkar menang," katanya.

Lebih lanjut, Ical mengatakan swing voters yang dalam hasil survei yang masih dominan akan dijadikan pedoman Golkar untuk menjaring pemilih. Golkar, klaimnya, pasti akan berhasil menarik suara para swing voters untuk memilih Golkar.

"Golkar sudah punya satu langkah untuk memenangkan swing voters, untuk memenangkan hati rakyat. Caranya, ya dengan berkarya untuk rakyat," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.