Kompas.com - 19/10/2012, 15:56 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya bergantung pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengusut indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan auktor-auktor terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, hasil audit BPK tidak menjadi dasar bagi KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Kalau diaudit tidak ada nama X, bukan berarti di dalam penyelidikan dan penyidikan KPK nama X itu tidak menjadi tersangka," kata Johan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Ia mengatakan, penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Adapun, audit investigasi BPK diminta KPK dalam menentukan kerugian negara terkait proyek Hambalang. Pernyataan Johan tersebut menanggapi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, yang menilai kalau laporan audit investigasi BPK mengenai proyek Hambalang telah diintervensi. Menurut Ruki, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Johan mengatakan, dirinya tidak yakin kalau audit BPK mengenai Hambalang diintervensi. KPK masih menunggu audit tersebut selesai dilakukan BPK. Menurutnya, KPK sudah meminta BPK melakukan audit investigasi sejak lembaga antikorupsi itu meningkatkan penanganan kasus Hambalang ke tahap penyidikan dengan menetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka Juli lalu.

Baca juga berita terkait dalam topik pilihan:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

    Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

    Nasional
    Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

    Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

    Nasional
    Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

    Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

    Nasional
    DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

    DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

    Nasional
    Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

    Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

    Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

    Nasional
    Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

    Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

    Nasional
    Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

    Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Nasional
    HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

    HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

    Nasional
    WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

    WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

    Nasional
    Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

    Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

    Nasional
    Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

    Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

    Nasional
    Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

    Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.