Kompas.com - 19/10/2012, 11:21 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

”Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Taufiequrachman menjelaskan, laporan audit investigasi tentang proyek Hambalang memang telah dilaporkan kepadanya selaku pengarah pemeriksaan investigatif sejak beberapa minggu lalu. Namun, karena dalam kesimpulan laporan tersebut nama Menpora dan sejumlah perusahaan kontraktor dalam proyek Hambalang tidak dimasukkan sebagai pihak yang terlibat, Taufiequrachman meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporan itu.

Kemudian ia menghadiri pertemuan keenam organisasi BPK dunia (INTOSAI) di Polandia dari 29 September hingga 6 Oktober 2012. Penanggung jawab pemeriksaan investigatif, J Widodo Mumpuni, juga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit sejak 24 Agustus sampai 4 Oktober 2012.

Menteri pasti tahu

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika rapat sidang anggota BPK pada 17 Oktober 2012, ternyata nama Menpora dan korporasi penerima aliran dana belum juga dimasukkan dalam kesimpulan laporan. ”Saya tidak habis pikir mengapa nama Menpora dan perusahaan kontraktor tidak masuk. Sebagai menteri, ia (Andi Mallarangeng) pasti mengetahui proyek tersebut. Saya menduga ada intervensi dalam pembuatan laporan tersebut,” katanya tanpa merinci lebih lanjut soal intervensi tersebut.

Rapat sidang anggota BPK membahas laporan audit investigasi proyek Hambalang, menurut rencana, akan digelar kembali pada Rabu pekan depan. Taufiequrachman menginginkan laporan audit investigatif proyek Hambalang sudah diperbaiki sehingga prosesnya bisa selesai pekan depan.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli, berharap BPK segera menyelesaikan audit investigasi atas kasus Hambalang dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. DPR sudah meminta audit atas kasus itu sejak Februari 2012. ”Karena hasil audit belum diterima, Panitia Kerja Hambalang Komisi X DPR belum dapat menyimpulkan kelanjutan dari proyek itu,” ujar Zulfadhli.

Dedi Gumelar, anggota Komisi X, menyatakan, akan meminta unsur pimpinan DPR menanyakan hasil audit investigasi atas kasus Hambalang kepada BPK. ”Hasil audit itu dapat mempercepat pengusutan KPK atas kasus Hambalang,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini (Kompas, 18/10). (faj)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Nasional
    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Nasional
    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Nasional
    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Nasional
    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Nasional
    Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

    Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

    Nasional
    Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

    Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

    Nasional
    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

    Nasional
    Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

    Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

    Nasional
    Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

    Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

    Nasional
    Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

    Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

    Nasional
    KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

    KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.