Kompas.com - 18/10/2012, 18:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Haris Iskandar mengungkapkan kejanggalan dalam  proses pengajuan proposal proyek sarana dan prasarana perguruan tinggi. Menurut Haris, proposal dari 16 universitas tiba-tiba sudah ada di tangan anggota dewan dan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah dan Komisi X DPR. Padahal, setiap universitas seharusnya mengajukan proposal melalui Dikti, bukan kepada anggota DPR.

“Pada saat RDP, ada anggota DPR yang sudah memegang proposalnya sementara saya saja belum,” kata Haris dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (18/10/2012). Dia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa kasus dugaan penerimaan suap penganggaran proyek di Kemendiknas serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Angelina Sondakh.

Menurut Haris, ada sekitar 16 proposal tambahan yang dibawa anggota dewan dan muncul dalam RDP. Nilai anggaran yang diajukan melalui proposal tersebut masing-masing minimal Rp 20 miliar. Dikatakannya, proposal yang tidak diketahui Dikti tersebut diberikan langsung oleh pihak universitas kepada anggota dewan. “Proposal-proposal tambahan yang muncul, tapi kita tidak punya, itu kategori empat, yang tidak kita usulkan dan dalam dinamika RDP muncul,” ungkapnya.

Atas munculnya proposal-proposal tambahan ini, Haris selaku perwakilan pemerintah mengaku tidak bisa menolak untuk tidak membahasnya. Haris merasa mungkin saja proposal tersebut sebenarnya juga sudah dikirimkan pihak universitas ke Dikti, namun belum sampai.

Saat ditanya anggota majelis hakim apakah proposal usulan proyek tersebut boleh diajukan melalui anggota DPR, Haris menjawab hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Sesuai dengan peraturan perundangan, menurut Haris, DPR memiliki kewenangan membahas, tetapi tidak dapat mengajukan proposal dari universitas tersebut tanpa sepengetahuan Dikti.

Meskipun demikian, Haris mengaku saat itu pihaknya menerima saja 16 proposal tambahan tersebut karena mengira kalau pihak universitas belum mengerti akan prosedur pengajuan anggaran program sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Pasalnya, menurut Haris, program peningkatan sarana dan prasarana universitas tersebut merupakan program baru.

Meskipun Kemendiknas sudah melakukan sosialisasi, katanya, masih ada rektor universitas yang menyerahkan proposal ke Presiden, ke Kementerian Keuangan, atau langsung ke DPR tanpa melalui Dikti. “Itu program baru, 2009-2010, jadi mereka tidak tahu, tetapi alhamdulillah sekarang lebih tertib,” tutur Haris.

Pada akhirnya, lanjut Haris, tidak semua usulan yang diajukan melalui anggota Komisi X itu diterima. Hanya proposal dari universitas yang dianggap masuk dalam prioritas Kemendiknaslah yang kemudian dibahas lebih lanjut anggarannya.

Dia mengatakan, salah satu proposal yang diterima adalah pengajuan dari Universitas Cendana di Nusa Tenggara Timur. Setelah dibahas dalam RDP, nilai anggaran untuk universitas tersebut bertambah dari semula Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar, lalu bertambah lagi menjadi Rp 70 miliar. “Itu dari proposal yang diajukan anggota Komisi X,” katanya.

Meskipun tidak menyebut nama anggota DPR yang mengajukan usulan universitas tersebut, dalam keterangan sebelumnya, Haris mengungkapkan kalau Angelina menitipkan kepadanya agar lebih memperhatikan universitas di daerah Indonesia Timur. Haris juga mengatakan kalau pengajuan proposal tambahan oleh anggota Komisi X DPR itu tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. “Pada faktanya, kami dalam RDP itu dilonggarkan. Batasnya Februari, masuknya April,” ujar Haris.

Dalam kasus ini, Angelina didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) dari Grup Permai. Pemberian uang tersebut, menurut jaksa, diketahui Angelina sebagai commitment fee atau imbalan karena dia telah setuju mengupayakan agar anggaran proyek pada perguruan tinggi dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Nasional
    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Nasional
    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    Nasional
    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Nasional
    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Nasional
    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    Nasional
    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Nasional
    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Nasional
    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Nasional
    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    Nasional
    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    Nasional
    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Nasional
    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Nasional
    Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

    Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

    Nasional
    Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

    Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.