Kompas.com - 18/10/2012, 09:23 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.comPemberian promosi bagi bekas narapidana korupsi akan melenyapkan efek jera terhadap kejahatan korupsi. Anatomi Muliawan dari Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam diskusi di Indonesia Corruption Watch, Rabu (17/10/2012), mengatakan, seharusnya pejabat administrasi publik bidang kepegawaian sudah tahu bekas terpidana korupsi tidak sepantasnya mendapat promosi.

”Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN seharusnya dipahami bagian kepegawaian di daerah dan instansi untuk tidak memberi promosi atau jabatan publik bagi bekas narapidana korupsi. Seharusnya Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait memberi tindakan agar promosi bagi bekas terpidana korupsi tidak menjadi tren dengan mengacu pada kasus di Kepulauan Riau,” kata Anatomi.

Rohaniwan Benny Susetyo mengingatkan, sudah tidak layak sama sekali pemberian promosi dan jabatan publik bagi bekas koruptor.

”Lama-lama korupsi dianggap sebagai kejahatan biasa. Padahal, korupsi menurut Presiden adalah kejahatan luar biasa dan harus diberantas,” ujar Benny.

Sementara dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fikar, mengatakan, dalam putusan hukum kasus korupsi harus ditegaskan pada vonis, ganti rugi yang harus dibayar, serta ditegaskan tindakan administratif berupa pemecatan dan tidak boleh memegang jabatan publik.

”Itu harus dicantumkan dalam putusan sehingga ada dasar hukum dan kasus seperti promosi mantan Sekda Kabupaten Bintan yang terbukti korupsi tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Abdul Fikar.

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, menuntut PNS yang telah menjadi terpidana kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Saat ini terjadi pergeseran nilai di birokrasi dari zero tolerance terhadap korupsi menjadi 100 persen toleranterhadap koruptor.

”Gubernur Kepri harus membatalkan pengangkatan Azirwan sebagai kepala dinas perikanan dan kelautan serta memecatnya sebagai PNS. Pemerintah pusat harus membuat aturan pemberhentian PNS terkait kasus korupsi, dan KPK perlu menelusuri kembali pihak-pihak selain Azirwan yang terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan,” ujar Emerson. (ONG)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Bekas Koruptor Jadi Pejabat"

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

    Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

    Nasional
    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    Nasional
    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Nasional
    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Nasional
    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Nasional
    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.