Kompas.com - 17/10/2012, 22:52 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan TNI Angkatan Darat, Rabu (17/10/2012). Di dalam rapat yang membahas anggaran operisional TNI itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo sempat mencetuskan usulan soal pembelian 17 ekor anjing pelacak.

"Harganya 6.000 dollar AS untuk satu anjing. Kalau misal ada anggaran kami akan menyesuaikan maka tadi kan diusulkannya. Insya Allah ya semaksimal mungkin kalau dana ada kami sih oke saja," ujar Pramono Edhie, Rabu (17/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan perhitungan Kompas.com, total harga 17 anjing pelacak ini adalah 102.000 dollar AS. Jika nilai tukar dollar AS terhadap Rupiah sekitar Rp 9.500, maka anggaran yang diperlukan untuk membeli 17 ekor anjing pelacak ini adalah Rp 900.690.000. Hal ini belum termasuk biaya pemeliharaan dan pelatihan, yang juga membutuhkan alokasi khusus.

Pramono mengatakan bahwa anjing-anjing pelacak itu nantinya akan membantu kerja Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Akan tetapi, jika usulan itu diterima Komisi I, Pramono berharap agar pembiayaannya tidak dibebankan ke anggaran Paspamres soal dana pemeliharaan.

"Harus membentuk satuan lagi karena itu kan bersifat khusus. Yang sekarang ada adalah punya Kopassus. Jadi bisa juga kita berikan ke Kopassus untuk biaya pemeliharaannya, sementara Paspampres yang melaksanakan," kata jenderal bintang empat ini.

Keberadaan anjing-anjing pelacak ini cukup bermanfaat untuk melacak dan menyerang penjahat. Usulan ini belum dibahas secara serius oleh anggota DPR. Namun, jika nanti usulan pembelian anjing pelacak ini diloloskan, Edhie berharap bisa dilakukan pembelian secara maksimal untuk membantu personil Paspampres yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.