Kompas.com - 17/10/2012, 20:31 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani membatalkan promosi jabatan mantan koruptor Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya, Azirwan adalah mantan narapidana kasus korupsi yang secara hukum harus dicopot dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami meminta Gubernur Kepri untuk membatalkan pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta memecatnya sebagai PNS," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho dalam diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Emerson menilai, berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dan tidak dapat dipromosikan dalam jabatan struktural birokrat. Hal tersebut mengacu pada pertimbangan sumpah/janji sebagai PNS.

Selain itu, ICW meminta pemerintah pusat membuat regulasi yang menegaskan bahwa pejabat yang terbukti korupsi harus diberhentikan. ICW menilai, mereka pantas diberhentikan secara tidak hormat.

"Kami juga meminta KPK untuk menelusuri kembali pihak-pihak selain Azirwan yang terkait dengan kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan," tambahnya.

Lebih jauh lagi, Emerson menyebut promosi Azirwan sebagai kegagalan reformasi birokrasi dan kebijakan yang pro terhadap koruptor. Promosi tersebut, tandas Emerson, semakin melemahkan komitmen pemberantasan korupsi yang diusung Pemerintah Provinsi Kepri.

"Reformasi birokrasi di Provinsi Kepri telah gagal menghasilkan kader-kader yang terbaik dan komitmen pemberantasan yang diusung layak dipertanyakan,"tegasnya.

Ia melihat, ada dugaan promosi Azirwan sebagai epala dinas merupakan imbas "balas budi" jasanya yang telah melindungi aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Hal ini membuktikan bahwa di lingkungan birokrasi saat ini mulai terjadi pergeseran dari sikap zero tolerance terhadap koruptor, menjadi 100% tolerance terhadap koruptor. "Yang terjadi malah koruptor seakan diterima dan diberikan kesempatan bekerja kembali di lingkungan pemerintah dan justru seakan memaknai tindakan korupsi yang dilakukannya adalah masa lalu yang harus dilupakan," tutupnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Bekas Koruptor Jadi Pejabat"

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Nasional
    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    Nasional
    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Nasional
    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    Nasional
    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Nasional
    Jokowi: Yang Paling Penting Meminimalkan Kontak, Agar Cegah Meluasnya Penyebaran Omicron

    Jokowi: Yang Paling Penting Meminimalkan Kontak, Agar Cegah Meluasnya Penyebaran Omicron

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Sebaran 9.905 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 4.558

    UPDATE 28 Januari: Sebaran 9.905 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 4.558

    Nasional
    Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua ke Edy Mulyadi Pada Senin Besok

    Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua ke Edy Mulyadi Pada Senin Besok

    Nasional
    Omicron Meningkat, Jokowi: Tetap Tenang, Tidak Panik, Kurangi Aktivitas Tak Perlu

    Omicron Meningkat, Jokowi: Tetap Tenang, Tidak Panik, Kurangi Aktivitas Tak Perlu

    Nasional
    Jokowi: Varian Omicron Masih Akan Meningkat Beberapa Waktu ke Depan

    Jokowi: Varian Omicron Masih Akan Meningkat Beberapa Waktu ke Depan

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Bertambah 2.028, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.131.333

    UPDATE 28 Januari: Bertambah 2.028, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.131.333

    Nasional
    Jokowi: Ketika Hasil Tes Anda Positif, tapi Tanpa Gejala, Silakan Isoman 5 Hari

    Jokowi: Ketika Hasil Tes Anda Positif, tapi Tanpa Gejala, Silakan Isoman 5 Hari

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kini Ada 43.574 di Indonesia

    UPDATE 28 Januari: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kini Ada 43.574 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 372.844 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 18,88 Persen

    UPDATE: 372.844 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 18,88 Persen

    Nasional
    Lebih dari 90 Sekolah di DKI Jakarta Terpapar Covid-19, Batalkan PTM 100 Persen

    Lebih dari 90 Sekolah di DKI Jakarta Terpapar Covid-19, Batalkan PTM 100 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.