Kompas.com - 17/10/2012, 05:39 WIB
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap hakim Pengadilan Negeri Bekasi, PW, di ruang karaoke di Illigals Hotel and Club di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Selasa (16/10/2012) petang.

Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Benny Jozua Mamoto menjelaskan, penangkapan itu bermula dari penyelidikan dan pengembangan informasi.

Dikatakannya, hakim PW selama ini merupakan target operasi BNN. "Kami menangkap yang bersangkutan berdasarkan penyelidikan selama ini," kata Benny, Selasa (16/10/2012) malam.

Benny menceritakan, mulanya pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan Puji bersama rekannya mengonsumsi narkotika di tempat karaoke. Selanjutnya, BNN menerjunkan belasan petugas untuk melakukan penangkapan.

Di tempat olah vokal itu, petugas mendapati PW tengah asyik bernyanyi bersama rekannya S, seorang pria Jayapura, dan ditemani empat wanita penghibur.

Keempat perempuan asal Jakarta, Bogor, Bandung, dan Purwodadi yang juga diamankan petugas BNN, yakni Le (29), An (26), Ni (22), dan In (20).
Namun, dari tempat karaoke itu, petugas mendapati sejumlah narkotika jenis sabu dan ineks.

PW, S, beserta keempat perempuan pun langsung digelandang ke Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, untuk diperiksa. Petugas BNN juga melakukan tes urine terhadap ketujuh orang tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Nasional
    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Nasional
    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Nasional
    Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

    Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

    Nasional
    Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

    Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

    Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

    Nasional
    Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

    Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

    Nasional
    Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

    Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

    Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

    Nasional
    BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

    BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

    Nasional
    Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

    Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Komnas HAM: Status Kasus Munir Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

    Komnas HAM: Status Kasus Munir Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.