Kompas.com - 16/10/2012, 21:49 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman membenarkan adanya penangkapan seorang hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (16/10/2012). Hakim ini dikatakan kedapatan memiliki narkoba.

"Hakim ini sejak 2011 dilaporkan ke Komisi Yudisial terlibat narkoba," kata Suparman ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Selain terkait kepemilikan narkoba, oknum hakim ini juga terlibat kasus pelecehan perempuan. Suparman mengatakan, KY tidak terkejut akan penangkapan hakim ini.

"KY sudah mendengar bahwa yang bersangkutan memang diincar oleh BNN," katanya.

Jika terbukti, Suparman yakin bahwa Mahkamah Agung akan memecat yang bersangkutan. Pasalnya, hakim tersebut telah terlibat kasus tindak pidana.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Nasional
    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Nasional
    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    Nasional
    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Nasional
    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Nasional
    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Nasional
    'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    "Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    Nasional
    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Nasional
    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Nasional
    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Nasional
    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Nasional
    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Nasional
    Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

    Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.