Mantan Koruptor Jadi Pejabat, Perlu UU Etika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menilai, secara teknis prosedural pengaktifan kembali Azirwan, mantan terpidana kasus korupsi, menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau tidak bermasalah. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Karena di dalam PP itu mengatur PNS diperbolehkan, maka secara teknis prosedural sudah sesuai," ujar Agun, Selasa (16/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS itu mengatur soal penonaktifan kembali PNS jika masa hukumannya kurang dari empat tahun. Azirwan sendiri divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 100 juta atau subsider tiga bulan penjara. Azirwan terbukti menyuap Anggota DPR Al Amin Nasution terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di Bintan pada 2008. Meski secara teknis prosedural tidak menyalahi aturan, Agun menilai kebijakan pengaktifan kembali ini sudah mengabaikan ranah etika.

"Keputusan itu tidak mempertimbangkan aspek etika meski secara legalitas formalitasnya tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Oleh karena itu, Agun melihat perlunya mempercepat realisasi Rancangan Undang-Undang tentang Etika Birokrasi.

"Saat dulu saya di Baleg, RUU Etika Pemerintahan ini pernah dibahas. Di dalamnya mengatur sebuah larangan dan kewajiban terhadap aparat negara yang terkena sanksi hukum. Ini yang harus didorong," kata Agun.

Ia menambahkan, jika etika birokrasi dikembangkan, pemerintah akan mendapatkan kepercayaan publik. "Kalau terus begini, etika birokrasi tidak dikembangkan, trust publik juga tidak akan terjadi," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Azirwan, mantan terpidana korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, diaktifkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan itu bebas dari tahanan sekitar tahun 2010. Azirwan dan Al Amin Nasution (waktu itu anggota Komisi IV DPR) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 April 2008.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Bekas Koruptor Jadi Pejabat"