Dipo Tak Minta Maaf, Legislator Ancam Tolak Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja antara Komisi II DPR RI bidang Pemerintahan dengan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam masih berlangsung panas. Anggota dewan menuntut agar Dipo meminta maaf perihal pernyataannya soal "kongkalikong" partai dan anggota dewan dalam mengamankan pemilihan kepala daerah.

Anggota dewan pun mengancam akan menolak anggaran yang diajukan Seskab. Salah satunya adalah anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gamari Sutrisno. "Kalau tidak ada maaf, minimal (pengajuan anggaran) tidak akan saya setujui," ujar Gamari Sutrisno, Senin (15/10/2012), dalam rapat di Kompleks Parlemen.

Sebelumnya, Dipo sempat mengeluarkan surat edaran yang diberikan saat rapat internal kabinet. Di dalam surat edaran itu berisi imbauan kepada para menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR, DPRD, dan rekanan dalam perencanaan APBN 2013.

Dipo juga sempat menyampaikan kepada wartawan sepanjang Oktober 2004 sampai September 2012 ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum ke Presiden. Dari pejabat yang dimintakan izin pemeriksaan, sebanyak 64 orang (36,36 persen) adalah kader Partai Golkar, 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P, dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai Demokrat.

Pejabat lainnya, sebanyak 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, dan sejumlah partai lain masing-masing 1 orang. Para petinggi Partai Golkar lalu bereaksi.

Pernyataan Dipo itu dinilai untuk menyerang dan membunuh karakter parpol lain. Pernyataan Dipo itu lalu dikaitkan dengan kondisi elektabilitas Partai Golkar yang berada di posisi teratas. Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar juga sempat menanyakan hal yang sama. Agun meminta klarifikasi dari Dipo soal data-data yang mengesankan partai-partai itu melakukan kongkalikong untuk dana ke daerah.

"Bagaimana kita disebut kongkalikong? Dana ke daerahnya berapa, kita tidak tahu," kata Agun.

Sementara itu, politisi Golkar lain, Azhar Romli mengusulkan agar anggota dewan tidak menyetujui anggaran yang diajukan Seskab. "Saya usulkan agar kita tidak setujui Pagu ini. Sebagai pejuang, kita sama-sama pejuang. Marilah kita bersama-sama jangan ada dusta antara kita. Enak aja kita turun ke dapil saya, dituduh kongkalikong dituduh korupsi. Kami sakit hati," tandasnya.