Kompas.com - 15/10/2012, 15:30 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

MALANG, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai melakukan audit investigatif terkait kasus Hambalang. Dalam waktu dekat, BPK akan segera menyerahkan hasil audit tersebut ke pemerintah. Hal itu dikatakan anggota BPK Ali Masykur Musa, Senin (15/10/2012), di Malang, Jawa Timur, seusai menghadiri acara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (Isnu).

"Soal audit sudah selesai. Dalam waktu dekat akan diserahkan ke pemerintah, yakni ke DPR RI, dan KPK," kata Ali.

Ketika ditanya soal kerugian negara yang ditemukan soal kasus dugaan korupsi itu, Ali enggan menyebutkannya. "Soal kerugian negara, saya tidak bisa menyebutkannya," katanya.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, mayoritas hasil audit BPK, tidak langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Padahal, BPK itu bersifat otonom untuk melakukan audit. Seharusnya, setiap hasil audit, langsung ditindak lanjuti," katanya.

Dari total hasil audit BPK, sebanyak 70 persen, tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, yakni, KPK, Polri dan Kejaksaan. "Sementara yang ditindaklanjuti hanya 30 persen," kata mantan Ketua Umum PB PMII itu.

Mayoritas kasus yang diaudit BPK, katanya, kasus dugaan korupsi mark up anggaran, perjalanan dinas, anggaran dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. "Harapan saya, ke depannya, agar hasil audit BPK ditindaklanjuti, segera ada rapat koordinasi antara tiga institusi penegak hukum itu. Tujuannya, agar bisa menelusuri hasil audit BPK itu dan berjalan efektif," kata Ali.

Saat ini, kasus dugaan korupsi Hambalang menjadi salah satu kasus prioritas di KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengisyaratkan bakal ada tersangka baru kasus tersebut. Abraham bahkan mengatakan akan ada hal yang mengejutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penetapan Deddy sebagai tersangka merupakan anak tangga pertama yang akan dijadikan pijakan KPK dalam menyasar keterlibatan pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya pihak Kemenpora, pihak kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek, serta mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, KPK sudah meminta keterangan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, ada kemungkinan memeriksa Andi dan Anas dalam penyidikan kasus Hambalang ini jika keterangan keduanya memang diperlukan dalam melengkapi berkas tersangka Deddy.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Nasional
    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Nasional
    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Nasional
    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    Nasional
    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    Nasional
    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Nasional
    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Nasional
    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Nasional
    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Nasional
    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Nasional
    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Nasional
    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.