Wajar, Elektabilitas Parpol Islam Anjlok

Kompas.com - 15/10/2012, 08:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat dukungan publik terhadap partai politik berhaluan massa Islam berdasarkan hasil jajak pendapat dinilai wajar. Pasalnya, penurunan tingkat dukungan juga dialami oleh parpol berideologi nasionalis.

"Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda artai di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Senin (15/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Aboe Bakar menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, jika parpol berhaluan massa Islam yakni PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan strategi program dan kampanye, maka parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014 . Saat ini, parpol yang masuk lima besar dikuasai penuh partai politik berhaluan nasionalis.

Aboe Bakar berpendapat, ada dua kemungkinan mengapa tingkat dukungan parpol menurun. Pertama, kemungkinan sebagian masyarakat sudah apatis terhadap politik lantaran banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi. Kedua, saat ini memang belum masa kampanye.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal pilihan politik pada pemilu mendatang. Hal yang jarang diungkap adalah seberapa besar dari responden yang belum menentukan pilihan karena itu menunjukkan partisipasi publik dalam pemilu," kata dia.

Aboe Bakar meyakini bahwa hasil survei LSI itu tidak mencerminkan kondisi pemilu yang akan digelar April 2014 lantaran belum memasuki masa kampanye sehingga masih banyak masyarakat yang belum menentukan sikap.

"Namun sudah sewajarnya hasil survei itu menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga nanti menjelang pemilu 2014 ," ujar anggota Komisi III DPR itu.



EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X